Home › Politik › Komisi III DPR Minta Tersangka Penyadapan Ilegal Dijerat Pasal Makar
Komisi III DPR Minta Tersangka Penyadapan Ilegal Dijerat Pasal Makar
Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sebelum memulai Rapat Kerja di Gedung DPR, Kamis (12/11/2026). DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal, akses tanpa izin (illegal access), serta penghilangan data elektronik.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- Baca juga:
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya memandang tindakan penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan para tersangka sebagai perbuatan makar. Karena itu, ia meminta kepolisian mempertimbangkan penerapan pasal tersebut dalam penanganan perkara.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III juga mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut.
Namun, Habiburokhman menegaskan, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka yang sudah ada. Kepolisian diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain agar seluruh rangkaian perkara dapat terungkap.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan rapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja kepolisian, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
Komentar Via Facebook :