Home › Politik › Taufan Pawe Minta Aturan Pemilu Nasional dan Lokal Diperjelas, Soroti Masa Transisi
Taufan Pawe Minta Aturan Pemilu Nasional dan Lokal Diperjelas, Soroti Masa Transisi
Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe. Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta kalangan akademisi memberikan masukan konkret dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, terutama terkait pengaturan masa transisi setelah pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Taufan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan kedua jenis pemilu tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kepastian hukum melalui pengaturan dalam undang-undang.
- Baca juga:
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, berdasarkan skema pemisahan yang dibahas, pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal digelar pada 2031.
Jarak waktu tersebut, kata dia, menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Taufan mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi kekosongan periode tersebut.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menyinggung kemungkinan pelibatan partai politik dalam pengaturan masa transisi, termasuk mekanisme pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir.
Selain itu, persoalan pengisian penjabat kepala daerah selama masa transisi turut menjadi perhatian. Taufan menilai mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah harus diatur secara cermat agar tidak memengaruhi independensi dan kualitas demokrasi.
Karena itu, ia berharap para akademisi tidak hanya menyampaikan gagasan umum mengenai rekonstruksi sistem pemilu, tetapi juga memberikan rekomendasi terperinci yang dapat diterjemahkan menjadi norma dalam undang-undang.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.
Taufan menambahkan, penyusunan RUU Pemilu harus berlandaskan prinsip negara hukum dan konstitusional. Seluruh ketentuan yang dirumuskan wajib selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.
“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Komentar Via Facebook :