Home › Politik › Bukan Hanya Tangkap Pelaku, DPR Minta Polri Ungkap Penerima Hasil Sadapan Presiden
Bukan Hanya Tangkap Pelaku, DPR Minta Polri Ungkap Penerima Hasil Sadapan Presiden
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto seusai rapat kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya menelusuri pihak-pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Permintaan itu disampaikan Habib Aboe seusai mengikuti rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- Baca juga:
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak cukup hanya dengan menangkap para pelaku. Polri juga perlu mengungkap ke mana informasi hasil penyadapan disalurkan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.
Politisi Fraksi PKS itu mengapresiasi langkah Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Namun, ia meminta penyelidikan dilanjutkan untuk mengetahui jaringan, pengendali, motif, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Habib Aboe menilai penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang secara melawan hukum memata-matai atau menguasai informasi strategis milik kepala negara maupun negara.
Ia juga mengingatkan Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian agar tetap berpegang pada nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” ujarnya.
Habib Aboe memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga proses hukum berjalan tuntas demi menegakkan hukum dan keadilan.
Komentar Via Facebook :