Home › Politik › Komisi III DPR Minta RUU Perampasan Aset Berpihak pada Korban Penipuan
Komisi III DPR Minta RUU Perampasan Aset Berpihak pada Korban Penipuan
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan secara langsung kepada korban penipuan.
Pengembalian tersebut diharapkan dapat memprioritaskan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah umrah, sehingga mereka bisa segera memperoleh kembali hak ekonominya.
- Baca juga:
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, selama ini banyak korban penipuan menghadapi persoalan karena meskipun pelaku telah diproses secara hukum, uang yang disetorkan korban tidak kunjung kembali.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kepastian pemulihan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban.
“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita dari tindak pidana diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban yang berhak menerimanya.
Safaruddin juga mengusulkan agar pengembalian aset tersebut tidak harus terlebih dahulu melalui badan pengelola aset. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang justru berpotensi memperlambat pemulihan kerugian masyarakat.
“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.
Ia berharap ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana.
“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.
Selain mendorong penguatan regulasi, Safaruddin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah.
Masyarakat diminta memastikan kredibilitas penyelenggara, termasuk meneliti kemampuan finansial dan kelayakan perusahaan, agar tidak mudah tergiur penawaran yang berpotensi berujung pada penipuan dan kerugian. ***
Komentar Via Facebook :