Home › Politik › DPR Soroti Integritas dan Desain Kelembagaan dalam RUU Perampasan Aset
DPR Soroti Integritas dan Desain Kelembagaan dalam RUU Perampasan Aset
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan penerapan undang-undang tersebut tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada integritas dan kemampuan pihak yang diberi amanah untuk mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pengaturan kelembagaan menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebab, seluruh ketentuan yang nantinya disepakati harus dapat dilaksanakan secara konsisten oleh institusi yang bertanggung jawab.
- Baca juga:
Karena itu, penentuan lembaga pengelola aset perlu mempertimbangkan kapasitas, independensi, serta integritas para penyelenggaranya.
“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu diputuskan dalam pembahasan RUU tersebut adalah bentuk kelembagaan yang akan menangani pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pilihannya, apakah kewenangan tersebut tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau diserahkan kepada badan independen yang dibentuk secara khusus.
Menurut Nasir, penentuan model kelembagaan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan praktik terbaik (best practice) dari sejumlah negara yang telah menerapkan mekanisme pengelolaan dan perampasan aset.
“Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” jelasnya.
Selain memperjelas lembaga pengelola, Nasir juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, kewenangan besar dalam proses pengelolaan dan perampasan aset harus diimbangi mekanisme kontrol yang ketat agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power).
Ia mengingatkan bahwa persoalan integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, masyarakat kerap dihadapkan pada perilaku oknum aparat yang melampaui batas kewenangan, menyalahgunakan jabatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan penting agar lembaga yang nantinya menjalankan undang-undang memiliki sistem pengawasan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegas Nasir.
Oleh sebab itu, ia meminta agar desain kelembagaan pengelola aset maupun lembaga pengawas dirumuskan secara matang sejak tahap pembahasan RUU. Kedua aspek tersebut dinilai memiliki peran penting untuk memastikan seluruh ketentuan undang-undang dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Nasir menambahkan, pembentukan regulasi tentang perampasan aset pada dasarnya bertujuan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan yang dimaksud tidak hanya sebatas keadilan distributif, tetapi juga mencakup keadilan substantif.
Dengan demikian, pengaturan kelembagaan yang tepat, sumber daya manusia berintegritas, serta sistem pengawasan yang kuat menjadi faktor penting agar pelaksanaan kewenangan perampasan aset benar-benar mencapai tujuan hukum dan tidak justru melahirkan persoalan baru. ***
Komentar Via Facebook :