Home › Politik › BAM DPR Tampung Aspirasi Masyarakat terkait Desakan Pemberhentian Wakil Presiden Gibran
BAM DPR Tampung Aspirasi Masyarakat terkait Desakan Pemberhentian Wakil Presiden Gibran
Keterangan Foto: Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI saat menerima Apresiasi masyarakat terkait pemberhentian Wakil Presiden Gibran. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Pimpinan DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher), didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dan Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo, seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama organisasi masyarakat Gema Keadilan di Ruang BAM, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
- Baca juga:
Aher menjelaskan, kajian hukum mengenai keabsahan persyaratan administrasi ijazah Wakil Presiden dinilai telah memperoleh kejelasan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Ia menyebut putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
"Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR," ujar Aher kepada wartawan.
Lebih lanjut, Aher menyampaikan BAM memiliki ruang untuk merumuskan hasil RDPU menjadi rekomendasi resmi lembaga. Rekomendasi tersebut rencananya akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dalam waktu dekat.
"Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan," tegas Aher.
Dalam dokumen Pernyataan Sikap Gema Keadilan yang diserahkan kepada BAM DPR RI, organisasi tersebut turut menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Gema Keadilan juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi kekuasaan. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga marwah konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. ***
Komentar Via Facebook :