Home › Ekonomi › Pemerintah Evaluasi Margin Dumping Baja Impor HRC dari Belarus dan Kazakstan
Pemerintah Evaluasi Margin Dumping Baja Impor HRC dari Belarus dan Kazakstan
Keterangan Foto: Ilustrasi produk baja canai panas atau Hot Rolled Coil (HRC). TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali (interim review) terhadap penerapan tindakan antidumping atas impor produk baja canai panas atau Hot Rolled Coil (HRC) dari Belarus dan Kazakstan.
Penyelidikan yang dimulai pada Kamis (12/11/2026) tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi memengaruhi besaran margin dumping produk HRC dari kedua negara tersebut di pasar Indonesia.
- Baca juga:
Ketua KADI, Frida Adiati, mengatakan hasil kajian awal menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk menindaklanjuti perubahan kondisi perdagangan produk HRC asal Belarus dan Kazakstan.
“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” kata Frida.
Produk HRC yang menjadi objek penyelidikan tercakup dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026.
KADI melaksanakan penyelidikan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan.
Frida menjelaskan, penyelidikan mencakup data impor HRC selama periode penyelidikan yang ditetapkan KADI. Proses tersebut akan berlangsung paling lama 12 bulan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2026.
Dalam prosesnya, KADI telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada sejumlah pihak berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.
Pemberitahuan juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan Kazakstan.
Langkah ini menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penerapan kebijakan antidumping atas produk baja impor guna menilai apakah perubahan kondisi perdagangan berdampak terhadap besaran margin dumping yang berlaku di Indonesia.
Komentar Via Facebook :