Home › Politik › Cegah Konflik Berkepanjangan, Komisi III DPR Minta Sengketa Tambang Luwu Dimediasi
Cegah Konflik Berkepanjangan, Komisi III DPR Minta Sengketa Tambang Luwu Dimediasi
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath saat memimpin RDPU dengan Bupati Luwu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang guna menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Upaya penyelesaian konflik agraria tersebut dinilai penting agar tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi lebih dari 4.000 pekerja lokal.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- Baca juga:
Rano menjelaskan, sengketa tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda. Sebagian warga mengadukan belum diterimanya ganti rugi atas tanah adat maupun tanah negara yang diklaim telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun. Di sisi lain, kelompok masyarakat lainnya mengkhawatirkan konflik tersebut berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan serta pekerjaan ribuan warga setempat.
"Di satu sisi ada RDPU juga permohonan dari pemilik tanah di wilayah pertambangan tersebut yang dianggap belum mendapat ganti rugi dari perusahaan karena tanah-tanah disebut itu tanah adat atau tanah negara yang dikuasai oleh tokoh adat atau masyarakat turun-temurun," ujar Rano kepada Parlementaria.
Politikus Fraksi PKB itu menegaskan, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kepastian status tanah dan riwayat penguasaannya, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui kebijakan Reforma Agraria. Namun, proses mediasi dan penegakan hukum juga perlu memperhatikan dampak sosial serta ekonomi yang dapat timbul apabila konflik menyebabkan terhentinya aktivitas perusahaan.
Menurut Rano, keberlangsungan operasional perusahaan perlu dijaga mengingat lebih dari 4.000 masyarakat Luwu menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas pertambangan tersebut. Karena itu, ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajarannya menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mengantisipasi aksi pemblokiran jalan yang dapat menghambat kegiatan perusahaan.
"Hanya yang paling penting adalah Komisi III memfasilitasi agar tidak berhenti kegiatan perusahaan karena di situ ada 4 ribu lebih masyarakat pekerja masyarakat Luwu yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga kalau sampai ada konflik sosial tadi ada pemblokiran jalan dan lain-lain kita minta Pak Kapolda dan seluruh jajaran menertibkan," tegas Rano.
Mediasi dan Penyelesaian Klaim Ganti Rugi
Lebih lanjut, Rano menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPR RI, perusahaan telah melakukan pembayaran ganti rugi sesuai prosedur. Meski demikian, masih terdapat persoalan klaim kepemilikan lahan dan dugaan tumpang tindih pembayaran di antara sejumlah pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut.
Untuk itu, ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan mengambil peran dalam memfasilitasi mediasi agar perbedaan klaim kepemilikan dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Di saat bersamaan, aparat diminta memastikan situasi keamanan tetap kondusif sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan.
"Fokus kami adalah karena menurut kami perusahaannya tidak salah karena sudah melakukan pembayaran dengan benar dan sudah berjalan, tetapi mungkin ada klaim-klaim tanah lain yang dianggap tumpang tindih untuk pembayarannya. Jadi kita minta Kapolda melakukan mediasi tetapi (tetap) tindak tegas untuk masyarakat biar berjalan perusahaannya," pungkasnya.
Sebagai informasi, sengketa agraria di Kecamatan Latimojong tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 286,5 hektare untuk proyek pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Kelompok Aliansi Peduli Penggaran Lahan Rante Balla dan Anak Adat Rante Balla menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi atas tanah warisan beserta tanaman yang mereka klaim sebagai haknya. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat bersama Gerakan UMKM Lingkar Tambang mendesak agar blokade jalan dibuka demi menjaga kelangsungan aktivitas perusahaan dan mata pencaharian lebih dari 4.000 karyawan lokal. ***
Komentar Via Facebook :