Home › Nasional › Pemerintah Perluas Revitalisasi SMA 2026, Abdul Muti Tekankan Kualitas dan Keamanan Ruang Belajar
Pemerintah Perluas Revitalisasi SMA 2026, Abdul Muti Tekankan Kualitas dan Keamanan Ruang Belajar
Keterangan Foto: Mendikdasmen, Abdul Muti, di kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kemendikdasmen/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pemerintah terus memperluas program revitalisasi satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pada 2026, program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Baca juga:
Penegasan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 13 November 2026 tersebut diikuti 766 peserta. Mereka terdiri dari kepala sekolah dan konsultan perencana yang berasal dari 383 SMA di 25 provinsi.
Menurut Abdul Mu’ti, kondisi fisik sekolah memiliki hubungan erat dengan semangat dan motivasi belajar siswa. Karena itu, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
“Revitalisasi ini adalah usaha kita dalam membangun sarana pendidikan yang layak, sarana pendidikan yang memungkinkan anak-anak kita dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat memberikan pengaruh positif terhadap motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan mekanisme swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan. Skema tersebut dinilai memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam efisiensi anggaran, ketepatan pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah.
Melalui mekanisme swakelola, pekerjaan pembangunan dan perbaikan fasilitas dilakukan langsung oleh pihak sekolah tanpa harus menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga.
Abdul Mu’ti menyebutkan, pendekatan tersebut terbukti mampu memperluas jangkauan program revitalisasi dengan dukungan anggaran yang tersedia.
Pada 2025, pemerintah semula menargetkan revitalisasi terhadap 10.667 sekolah. Namun, realisasinya mencapai 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama.
Sementara pada 2026, target yang awalnya ditetapkan sebanyak 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan. Peningkatan tersebut didukung efisiensi penggunaan anggaran dan penambahan alokasi.
Selain memberikan keuntungan dari sisi pembiayaan, pola swakelola juga dinilai mampu mempercepat pekerjaan selama tidak menghadapi hambatan nonteknis, seperti bencana alam maupun kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Dampak lainnya adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan tenaga kerja dan material pembangunan dapat dipenuhi dari lingkungan setempat sehingga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Abdul Mu’ti juga menilai keterlibatan sekolah secara langsung dapat meningkatkan tanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan. Sebab, fasilitas yang dibangun nantinya akan digunakan dan dirawat oleh warga sekolah itu sendiri.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta Bimtek agar memahami ketentuan pelaksanaan program serta memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya.
“Sekali lagi, revitalisasi ini bukan tujuan, tapi bagian dari investasi untuk membangun pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun generasi Indonesia di masa depan,” tegasnya.
5.403 SMA Masuk Target Penanganan Kerusakan
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan Bimtek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan bantuan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah ingin memastikan setiap bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan sekolah, dengan memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta transparansi pengelolaan anggaran.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” kata Tatang.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, Direktorat SMA mencatat sebanyak 9.990 SMA mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan penanganan terhadap 5.403 sekolah atau sekitar 54,08 persen.
Penanganan kerusakan kategori sedang dan berat dilakukan secara bertahap. Pada 2025, program revitalisasi telah mencakup 2.240 sekolah, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 1.477 sekolah.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yang mencakup 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua.
Dalam pelaksanaan Bimtek, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian peserta.
Pertama, memperkuat pemahaman kepala sekolah dan konsultan perencana terhadap kebijakan serta pedoman teknis program revitalisasi.
Kedua, menyamakan persepsi dalam melakukan verifikasi tingkat kerusakan bangunan sekolah sekaligus menyusun kebutuhan anggaran secara tepat.
Ketiga, memberikan pendampingan dan melakukan peninjauan terhadap dokumen perencanaan yang telah diajukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Tatang berharap melalui penguatan pemahaman dan pendampingan tersebut, pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan lebih terarah serta menghasilkan fasilitas pendidikan yang benar-benar sesuai kebutuhan.
“Sehingga setiap rupiah yang dialirkan betul-betul menghadirkan manfaat bagi sekolah dan juga siswa. Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga membangun ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan bermutu bagi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Komentar Via Facebook :