Home › Ekonomi › Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Integrasi Ekonomi Digital Kawasan Diperkuat
Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Integrasi Ekonomi Digital Kawasan Diperkuat
Keterangan Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. MC Ekon/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pemerintah Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai langkah strategis memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir mewakili Indonesia dalam agenda yang melibatkan 11 negara anggota ASEAN tersebut.
- Baca juga:
Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jumat (13/11/2026), disebutkan bahwa ASEAN DEFA merupakan salah satu hasil utama yang diinisiasi pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Kesepakatan ini dirancang sebagai kerangka kerja digital komprehensif untuk menyelaraskan berbagai kebijakan ekonomi digital negara-negara anggota ASEAN.
"DEFA dirancang menjadi kerangka kerja digital komprehensif pertama yang akan menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan. Inisiatif tersebut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global," demikian tertulis dalam siaran pers tersebut.
Potensi ekonomi digital ASEAN dinilai sangat besar, didukung jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 680 juta jiwa. Indonesia sendiri menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi digital kawasan.
Mengacu pada laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati USD100 miliar sepanjang 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi ASEAN DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.
Kesepakatan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui ASEAN DEFA, pelaku usaha berpeluang memperoleh kemudahan perdagangan digital lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran, serta penyederhanaan transaksi elektronik.
Selain itu, kesepakatan tersebut mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, pengelolaan arus data lintas batas yang tepercaya, hingga pengembangan talenta dan inovasi digital.
"UMKM Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar regional, memperluas basis konsumen, dan meningkatkan daya saing tanpa harus bergantung pada pasar domestik," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.
Bagi Indonesia, implementasi ASEAN DEFA juga sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta agenda aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah berharap kesepakatan tersebut dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
Harmonisasi kebijakan digital di kawasan juga diyakini mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global.
Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, perjanjian tersebut akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.
Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atas naskah perjanjian untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian guna membahas instrumen hukum yang diperlukan. Proses tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Pemerintah menegaskan, penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital kawasan yang inklusif, aman, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Indonesia pun berkomitmen mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus mendorong kawasan tersebut menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.
Komentar Via Facebook :