Home › Ekonomi › Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Sertifikasi Halal 2028, Warsito Tekankan Sinergi Lintas Sektor
Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Sertifikasi Halal 2028, Warsito Tekankan Sinergi Lintas Sektor
Keterangan Foto: Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk memperkuat persiapan target wajib halal 2028. MC Kemenkopmk/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pemerintah mulai memperkuat langkah percepatan penerapan kewajiban sertifikasi halal yang ditargetkan berlaku pada 2028. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penyusunan peta jalan nasional dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pelaku usaha.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, secara hybrid pada Kamis (12/11/2026).
- Baca juga:
Warsito mengatakan, kebijakan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, kepastian produk, serta penguatan identitas bangsa.
"Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut pasca terbitnya PP 40 Tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa," ujar Warsito.
Menurutnya, penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan seluruh ekosistem jaminan produk halal secara lebih matang.
Regulasi tersebut mengatur penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk, termasuk makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan hingga 17 Oktober 2028.
Warsito menegaskan, tambahan waktu tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk memperlambat persiapan.
"Penyesuaian masa penahapan bukan berarti penundaan persiapan. Periode 2026 sampai 2028 harus menjadi momentum percepatan dan penguatan ekosistem jaminan produk halal nasional," tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, mulai dari kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan halal, ketersediaan pendamping sertifikasi, hingga ketertelusuran bahan baku dan pengawasan produk impor.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pembagian tugas yang jelas antarkementerian dan lembaga. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan sertifikasi bagi pelaku UMK.
Selain itu, penyusunan peta jalan harus dilengkapi target dan indikator yang terukur, termasuk mekanisme pemantauan serta evaluasi secara berkala.
Warsito turut menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Peran daerah dinilai strategis, terutama dalam pendataan pelaku UMK, pendampingan sertifikasi, serta memasukkan program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
"Pemerintah daerah perlu menjadi pelaksana aktif percepatan sertifikasi halal, bukan hanya objek sosialisasi kebijakan pusat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan bahwa hingga November 2026, sertifikasi halal nasional telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk.
BPJPH juga memaparkan sejumlah strategi untuk memperluas pembinaan pelaku usaha, meningkatkan pemahaman masyarakat, mempercepat sertifikasi, serta memperkuat pengawasan produk halal.
Sementara itu, Kementerian Agama menyatakan dukungannya melalui pengembangan literasi halal dan peningkatan kapasitas pengawasan.
Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi tersebut menghasilkan tiga agenda tindak lanjut. Pertama, membentuk tim kecil yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sertifikasi Halal.
Kedua, melakukan kajian terhadap landasan hukum pembentukan Satgas, baik melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun kemungkinan penguatan regulasi melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden. Kajian tersebut akan melibatkan kementerian, lembaga terkait, serta asosiasi pelaku usaha.
Ketiga, menyusun peta jalan berdasarkan bidang atau klaster yang memuat program kerja, tahapan pelaksanaan, instansi penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian.
Warsito menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target wajib halal 2028 membutuhkan konsolidasi dan pengendalian yang terarah.
"Konsolidasi percepatan dan pengendalian target wajib halal 2028 harus berbasis indikator yang terukur," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran deputi BPJPH, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, BPOM, Badan Karantina Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia.
Komentar Via Facebook :