Home › Politik › Komisi VIII DPR Tekankan Kesetaraan dan Kesiapan Anak di Sekolah Rakyat
Komisi VIII DPR Tekankan Kesetaraan dan Kesiapan Anak di Sekolah Rakyat
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BANYUMAS, Tabloid Diksi — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat harus mengedepankan skala prioritas agar program tersebut tepat sasaran. Anak-anak dari keluarga paling membutuhkan, khususnya yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan 2, harus mendapat prioritas untuk memperoleh akses pendidikan.
Menurut Atalia, jumlah masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi terbawah masih sangat besar, sementara kapasitas Sekolah Rakyat terbatas. Karena itu, diperlukan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan ekonomi calon peserta didik agar kesempatan pendidikan lebih dahulu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
- Baca juga:
“Kalau kita bicara Desil 1 dan 2, jumlahnya memang sangat banyak. Artinya, harus ada skala prioritas. Mana yang paling membutuhkan dulu, itu yang harus kita utamakan,” ujar Atalia saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Atalia mengingatkan bahwa penerimaan peserta didik tidak semata-mata didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga. Kesiapan anak, baik secara fisik maupun mental, juga perlu menjadi pertimbangan agar mereka mampu mengikuti pembelajaran dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi wadah untuk menggali potensi dan mengembangkan kemampuan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, kriteria ekonomi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesiapan masing-masing anak.
"Yang paling penting juga adalah kesiapan anaknya. Jadi bukan hanya soal Desil 1 dan 2 sebagai kategori ekonomi, tetapi kesiapan anak secara fisik dan mental juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Atalia mengapresiasi perkembangan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas yang dinilainya menunjukkan kemajuan positif. Sejumlah siswa telah memperlihatkan potensi dan prestasi melalui berbagai kegiatan, seperti olahraga atletik, pencak silat, baris-berbaris, hingga seni tari.
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk berkembang apabila mendapatkan pendidikan, pendampingan, dan pembinaan yang tepat. Prestasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ketika anak-anak ini sudah menunjukkan prestasi, bisa beradaptasi, dan melakukan hal-hal baik bagi masyarakat, itu akan menjadi harapan bagi keluarga lain. Mereka akan datang dengan sendirinya karena melihat bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan dan pendidikan yang berkualitas,” tutur Atalia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus turut mengapresiasi potensi dan bakat para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas. Ia menilai keterbatasan ekonomi keluarga, termasuk anak-anak dari kelompok Desil 1 dan 2, bukan penghalang untuk meraih prestasi selama mereka memperoleh kesempatan serta pembinaan yang memadai.
Lale mencontohkan penampilan para siswa yang dinilainya luar biasa meskipun baru mendapatkan pembinaan selama dua hari. Kekompakan dan kemampuan yang ditunjukkan para peserta didik menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang tepat.
“Begitu luar biasanya anak-anak kita dibimbing hanya dalam waktu dua hari, mereka sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Kompak semuanya dalam waktu dua hari. Belum tentu kita bisa seperti itu,” ujar Lale.
Selain mengapresiasi perkembangan siswa, Lale mengingatkan pihak sekolah agar memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlakuan yang setara dan terbebas dari perundungan. Menurutnya, perbedaan latar belakang sosial maupun ekonomi tidak boleh menjadi alasan terjadinya diskriminasi di lingkungan sekolah.
Lale juga menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna membantu menyelesaikan berbagai kendala dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Banyumas, termasuk persoalan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
“Tugas Bapak, Ibu bagaimana caranya agar mereka memang benar-benar sama seperti yang lainnya. Tidak dibuli oleh yang lainnya. Kami dari Komisi VIII dan staf nanti akan berkoordinasi agar permasalahan yang ada di Sekolah Rakyat ini bisa diselesaikan secepat mungkin, seperti tadi SDM,” pungkas Lale. ***
Komentar Via Facebook :