Home › Politik › Aria Bima : Koordinasi Lintas Instansi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik
Aria Bima : Koordinasi Lintas Instansi Kunci Peningkatan Pelayanan Publik
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
TANGERANG, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lemahnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dinilai dapat memicu ego sektoral yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Aria saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi pola koordinasi Pemerintah Kota Tangerang dengan sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Pertanahan serta instansi di bidang pendidikan dan kesehatan.
- Baca juga:
Aria mencontohkan persoalan pertanahan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, swasta, hingga instansi pemerintah. Namun, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), berbagai persoalan tersebut dinilai dapat diselesaikan secara lebih efektif.
"Kadang bottleneck dari ego sektoral pemerintah daerah dan instansi vertikal ini berakibat pada lambatnya pelayanan publik. Karena itu, koordinasi yang baik seperti di Kota Tangerang ini perlu menjadi perhatian," ujarnya.
Menurut Aria, Komisi II DPR RI akan mempelajari pola koordinasi yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang untuk melihat peluang pengembangannya sebagai model pelayanan publik yang dapat diterapkan di daerah lain. Upaya tersebut penting agar masyarakat tidak dirugikan akibat lemahnya sinergi antarlembaga.
Selain koordinasi lintas instansi, legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sistem meritokrasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai penting untuk menciptakan aparatur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas ASN harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, pengembangan kompetensi aparatur dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aria juga menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan instansi dalam satu tempat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital, penambahan jam operasional, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam merupakan inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa digitalisasi layanan pengaduan masyarakat harus dibarengi dengan kecepatan pemerintah dalam memberikan respons dan menindaklanjuti setiap laporan. Sebab, efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemudahan masyarakat menyampaikan pengaduan, tetapi juga oleh kesigapan pemerintah dalam menyelesaikannya.
"Yang menarik dari pengaduan digital ini adalah kecepatannya. Tidak hanya pengaduannya, tetapi juga responsifnya. Pelayanan terpadu yang didukung digitalisasi dan direspons secara cepat ini menarik untuk dijadikan percontohan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aria menjelaskan bahwa kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke berbagai daerah bertujuan mengevaluasi kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik yang berpotensi dikembangkan sebagai proyek percontohan.
Politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu mengingatkan bahwa meningkatnya ekspektasi masyarakat harus dijawab dengan pelayanan pemerintah yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan penjelasan administratif, tetapi juga hasil konkret dari penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam hal tersebut, Aria menilai Kota Tangerang memiliki sejumlah praktik baik, khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. ***
Komentar Via Facebook :