Home › Peristiwa › Kemenbud dan Polri Perkuat Pengamanan Museum serta Situs Cagar Budaya
Kemenbud dan Polri Perkuat Pengamanan Museum serta Situs Cagar Budaya
Keterangan Foto: Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan jajaran Korsabhara Baharkam Polri di Jakarta, Foto: Kemenbud, Jumat (13/11/2026). TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Kementerian Kebudayaan RI menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat sistem pengamanan museum dan kawasan cagar budaya. Langkah ini dilakukan guna melindungi aset sejarah bangsa, koleksi budaya, serta menjamin keselamatan pengunjung.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Syahduddi, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
- Baca juga:
Dalam pertemuan itu, Fadli Zon menekankan perlunya Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan karakteristik setiap museum maupun situs cagar budaya.
Menurutnya, objek kebudayaan memiliki nilai sejarah dan identitas bangsa yang harus dijaga dari berbagai potensi ancaman, mulai dari pencurian, tindak kriminal, kebakaran, hingga bencana alam.
“Aset-aset budaya, situs-situs bersejarah, cagar budaya, museum serta koleksi yang tersimpan di dalamnya merupakan objek vital. Di luar negeri, kalau kita lihat datang ke semua museum, ke semua cagar budaya, pengamanan itu tingkat tinggi. Oleh karena itu, kita harus buat sistemik, agar ke depannya memiliki standar dan prosedur terhadap kondisi pengamanan dan situasi pengunjung,” ungkap Fadli Zon.
Ia menjelaskan, setiap museum dan kawasan cagar budaya mempunyai tingkat kerawanan serta kondisi lingkungan yang berbeda. Karena itu, sistem pengamanan tidak dapat diseragamkan sepenuhnya, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi.
Penyusunan SOP nantinya mencakup pengaturan akses keluar-masuk, penggunaan kamera pengawas (CCTV), perangkat pemeriksaan keamanan, hingga pengelolaan arus pengunjung.
Sementara itu, Brigjen Pol. Syahduddi menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung upaya pengamanan tersebut. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah penilaian risiko (risk assessment) terhadap setiap objek vital kebudayaan.
Penilaian itu meliputi identifikasi jalur akses, desain bangunan, kondisi lingkungan sekitar, serta ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas.
Hasil penilaian akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengamanan, termasuk kebutuhan jumlah dan klasifikasi personel, penempatan pos pengamanan, serta penyediaan perangkat pendukung sesuai tingkat kerawanan objek.
Polri juga membuka peluang koordinasi teknis dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk membahas pelaksanaan penilaian risiko dan penyusunan SOP.
Selain aspek infrastruktur dan sistem keamanan, penguatan kompetensi sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Fadli Zon mendorong pelatihan berkelanjutan bagi petugas, termasuk peningkatan kapasitas Polisi Khusus (Polsus), juru pelihara (Jupel), dan tenaga pengamanan.
Menurutnya, masing-masing unsur memiliki tugas serta kompetensi berbeda sehingga membutuhkan standar pelatihan dan prosedur kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Penerapan SMP diharapkan mampu mengurangi risiko kesalahan manusia maupun kegagalan operasional. Sistem tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan dini, melindungi aset fisik dan informasi, serta memastikan penanganan gangguan keamanan berlangsung efektif dan terukur.
Menutup pertemuan, Menteri Kebudayaan berharap kerja sama dengan Polri dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis, penyusunan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), hingga regulasi sebagai landasan pelaksanaan pengamanan.
Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat membangun sistem perlindungan museum dan cagar budaya yang lebih terpadu, sehingga warisan sejarah bangsa tetap terjaga dan keselamatan masyarakat yang berkunjung semakin terjamin.
Komentar Via Facebook :