Home › Hukum › KPK Telusuri Dugaan Kickback Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di BNPB
KPK Telusuri Dugaan Kickback Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di BNPB
Keterangan Foto: Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Gabriel Purwaka Sigit (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026). Dok KPK/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) serta pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kali ini, penyidik mendalami mekanisme pengadaan proyek hingga dugaan aliran uang atau kickback yang diberikan pihak swasta kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB.
- Baca juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi, baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan pegawai BNPB maupun pihak swasta pada 9 hingga 12 November 2026.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap sejumlah staf BNPB difokuskan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung perusahaan atau vendor yang mendapatkan pekerjaan.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek tersebut diketahui mengerjakan berbagai kegiatan penanganan bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi hingga penanganan bencana lainnya.
Seluruh kegiatan itu menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang dialokasikan untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
Budi menjelaskan, mekanisme penunjukan langsung sebenarnya dimungkinkan dalam penggunaan DSP karena berkaitan dengan situasi kedaruratan. Namun, kewenangan khusus tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," jelasnya.
Selain mekanisme pengadaan, penyidik juga menelusuri dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta kepada oknum di BNPB.
KPK menduga pemberian uang tersebut tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Karena itu, penyidik masih menghitung nilai proyek yang dikerjakan perusahaan swasta sekaligus menelusuri besaran dugaan kickback.
"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya," ungkap Budi.
Puluhan Saksi Diperiksa
Dalam rangkaian penyidikan, KPK telah memanggil sejumlah pihak dari perusahaan swasta dan internal BNPB untuk dimintai keterangan.
Pada Senin (9/11/2026), sembilan orang dipanggil sebagai saksi. Mereka berasal dari sejumlah perusahaan, di antaranya PT Trans Lintas Selaras, PT Lakone Komunika Jaya Abadi, PT Menara Internusa Pratama, PT Betawi Putra Logistik, PT Indoprima Trans, PT Lintas Jaya Express dan PT Lintas Jaya Logistik.
Dari sembilan orang tersebut, empat saksi berinisial AS, KAG, RN, dan CM diketahui memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan berlanjut pada Selasa (10/11/2026). KPK memanggil sejumlah pimpinan perusahaan serta enam pihak swasta lainnya. Lima orang, yakni HT, NR, EDA, IDP, dan AP, diketahui hadir memenuhi panggilan.
Selanjutnya, pada Rabu (11/11/2026), penyidik memeriksa saksi dari kalangan swasta dan enam ASN BNPB. Sejumlah saksi yang hadir di antaranya HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP.
Sementara pada Kamis (12/11/2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap PD yang merupakan mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta tiga ASN berinisial DS, PN, dan EP.
PD diketahui pernah menjabat Deputi Pencegahan BNPB. Adapun EP sebelumnya pernah menduduki posisi Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.
Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB
Perkara dugaan korupsi tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, sebanyak 15 orang diamankan.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya BS, yang diketahui merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal berinisial S. Saat OTT berlangsung, S masih menjabat sebagai Kepala BNPB, sedangkan BS diketahui merupakan tenaga ahli kepala lembaga tersebut.
Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, tenaga ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga telah menyita barang bukti dengan nilai mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, serta Rp3,35 miliar.
Selain itu, penyidik turut mengamankan 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto yang ditaksir mencapai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor lembaga tersebut.
Dalam perkembangan lain, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI berinisial S.
Pada 20 Oktober 2026, lembaga antirasuah itu juga telah menyampaikan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi tersebut.
Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap keseluruhan proses pengadaan, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta besaran aliran dana yang berkaitan dengan proyek penanganan bencana di lingkungan BNPB.
Komentar Via Facebook :