Home › Politik › Komisi II DPR Himpun Masukan Publik, RUU Pemilu Ditargetkan Rampung Desember
Komisi II DPR Himpun Masukan Publik, RUU Pemilu Ditargetkan Rampung Desember
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BOGOR, Tabloid Diksi - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu terus berjalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam dua hari terakhir, Komisi II DPR RI telah menggelar forum partisipasi bermakna (meaningful participation) bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk menghimpun masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.
“Yang pada intinya, draf rancangan undang-undang (Pemilu) ini kita tetap akan coba targetkan (selesai) di akhir Desember. Secepat mungkin bisa kita selesaikan,” ujar Agun kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
- Baca juga:
Agun berharap dinamika politik yang berkembang saat ini tidak menghambat proses pembahasan maupun penyelesaian RUU Pemilu. Ia menegaskan Komisi II DPR RI tetap berkomitmen melanjutkan pembahasan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menanggapi masukan akademisi Universitas Indonesia terkait dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif cukup berstatus nonaktif sementara tanpa harus mengundurkan diri, Agun menyampaikan dukungannya terhadap gagasan tersebut.
Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang terbuka bagi diskusi, pendidikan, dan pertukaran gagasan politik. Keterlibatan kampus dalam dinamika demokrasi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.
“Kenapa sih kampus tidak bisa dijadikan arena debat publik? Kenapa sih kampus dijadikan area yang seolah-olah politik tidak boleh masuk ke kampus?” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Agun berpandangan, keterlibatan kampus dan mahasiswa dalam proses pemilu perlu diperluas agar tumbuh rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap demokrasi. Hal tersebut perlu didukung dengan pemahaman dan pengetahuan akademis yang memadai.
Ia juga menilai ASN dari berbagai instansi seharusnya diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus melepaskan status kepegawaiannya, sepanjang tidak merangkap jabatan politik kenegaraan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kecuali jabatan-jabatan politik kenegaraan yang memang tidak boleh dirangkap. Tapi kalau soal yang kayak gitu (usulan dosen ASN pada pencalonan legislatif cukup berstatus nonaktif sementara) kan tidak ada urusannya dengan perangkapan jabatan. Tidak ada masalah saya, setuju aja,” ungkapnya.
Selain persoalan ASN dan keterlibatan perguruan tinggi, Agun turut menyoroti polemik ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, penentuan ambang batas perlu mempertimbangkan fungsi representasi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.
Ia menilai ambang batas diperlukan agar partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI memiliki kapasitas representasi yang memadai. Dengan demikian, keterwakilan politik tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
Agun mengusulkan besaran ambang batas minimal dihitung berdasarkan dua kali jumlah alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan jumlah 13 komisi saat ini, belum termasuk badan-badan di DPR RI, ia memperkirakan ambang batas tersebut dapat berada di kisaran 60 kursi.
“Kalau alat kelengkapan dewan hari ini ada komisi tiga belas, ada badan-badan, yang minimal dua lah di situ. Kalau dua kali tiga puluh harus enam puluh kursi katakan. Kalau punya enam puluh kursi boleh lolos,” jelasnya.
Berbagai masukan dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR RI dalam pembahasan RUU Pemilu. Komisi II berharap penyusunan draf regulasi tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai target, yakni akhir Desember 2026. ***
Komentar Via Facebook :