Home › Ekonomi › Ekonomi Digital ASEAN Diproyeksikan Tembus USD2 Triliun, Indonesia Siapkan Langkah Strategis
Ekonomi Digital ASEAN Diproyeksikan Tembus USD2 Triliun, Indonesia Siapkan Langkah Strategis
Keterangan Foto: Perwakilan negara-negara anggota ASEAN berfoto bersama usai penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam rangkaian KTT ASEAN ke-48 di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Dok. Kemenko Perekonomian RI/TD-YS
MANILA, Tabloid Diksi - Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) oleh seluruh negara anggota ASEAN menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi digital di kawasan. Kesepakatan tersebut sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing ekonomi digital nasional.
Pemerintah Indonesia menempatkan ASEAN DEFA sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru atau new engine of growth. Melalui integrasi ekonomi digital kawasan, Indonesia berpeluang memperluas jangkauan pasar produk nasional, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Baca juga:
Dengan jumlah penduduk ASEAN sekitar 693 juta jiwa, kawasan ini memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Bahkan, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan dapat mencapai USD2 triliun pada 2030. Sementara itu, berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD446 miliar pada 2035.
Implementasi DEFA diharapkan mampu mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, serta penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Salah satu manfaat yang diharapkan dari kesepakatan ini adalah meningkatnya efisiensi perdagangan internasional. Digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window menjadi bagian dari upaya mempercepat transaksi antarnegara.
Harmonisasi perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, juga diharapkan dapat menekan biaya transaksi sekaligus mempercepat proses ekspor dan impor. Kondisi tersebut membuka kesempatan lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok regional dan menjangkau konsumen di berbagai negara ASEAN.
Di sektor keuangan, ASEAN DEFA turut membuka peluang penguatan konektivitas sistem pembayaran digital antarnegara. Salah satu langkah yang didorong adalah perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN.
Integrasi sistem pembayaran ini diharapkan memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang sistem pembayarannya telah terhubung dengan QRIS juga dapat melakukan transaksi di Indonesia, termasuk pada pelaku UMKM dan pedagang lokal.
Peningkatan interoperabilitas pembayaran digital tersebut diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat keterlibatan UMKM dalam ekonomi digital kawasan.
Selain perdagangan dan pembayaran, kesepakatan DEFA juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) digital Indonesia. Pengembangan tenaga kerja terampil, peningkatan kompetensi digital, serta program peningkatan dan penyesuaian keterampilan (upskilling dan reskilling) menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan ekonomi berbasis teknologi.
Kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN juga diharapkan mampu mempercepat lahirnya tenaga profesional dan pengembang teknologi yang memiliki daya saing regional.
Indonesia juga memiliki peluang memperkuat penguasaan teknologi baru, terutama kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber (cybersecurity), pusat data (data center), dan komputasi awan (cloud computing).
Melalui peningkatan investasi, kerja sama teknologi, dan penguatan kapasitas nasional, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga mampu berperan sebagai pengembang teknologi.
Aspek keamanan turut menjadi perhatian dalam implementasi ASEAN DEFA. Penguatan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan kepercayaan konsumen menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.
Kerja sama dalam pencegahan penipuan daring (online scams) serta peningkatan standar keamanan siber diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan digital lintas negara. Bagi Indonesia, komitmen tersebut sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Implementasi kesepakatan ini juga mendukung agenda reformasi struktural Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas regulasi, tata kelola ekonomi digital, kepastian hukum, dan iklim investasi. Langkah tersebut sejalan dengan proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), melalui penyelarasan kebijakan nasional dengan praktik dan standar internasional.
Setelah penandatanganan perjanjian di Manila, Filipina, pada 14 November 2026, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi dan penyiapan regulasi domestik.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam menjalankan berbagai ketentuan yang tercantum dalam ASEAN DEFA. Persiapan tersebut meliputi identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri hingga masyarakat.
Melalui implementasi ASEAN DEFA, pemerintah berharap integrasi ekonomi digital tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Indonesia.
Komentar Via Facebook :