https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Peluang Kuliah ke Rusia Belum Banyak Dilirik, Pemerintah Siapkan Solusi Digital •   Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M •   Narasi Kabur Aja Dulu, Kini Jadi Perhatian Pemerintah Strategi Tekan Cari Kerja ke Luar Negeri •   Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi
Home › Politik › Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun
Politik
Pulau Jawa & Madura

Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

Minggu, 15 November 2026 | 10:08 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

Gresik, Tabloid Diksi — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

Desakan itu disampaikan Eko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut, piutang pemerintah kepada Pupuk Indonesia yang belum dibayarkan berasal dari periode 2020 hingga 2026.

    Baca juga:
  • Komisi X DPR Diberi Tambahan Waktu Bahas RUU Statistik

  • Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

  • Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih

“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, total piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat mencapai Rp14,565 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85,5 persen merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan, keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi pupuk. Kondisi tersebut menimbulkan tambahan beban bunga sekaligus menekan arus kas perusahaan.

“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” jelas Legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut.

Eko turut mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Namun, menurutnya, dukungan terhadap sektor pertanian harus diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah kepada produsen pupuk. Sebab, keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan.

Selain persoalan piutang, Eko juga menyoroti potensi gangguan pasokan bahan baku pupuk akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur perdagangan melalui Selat Hormuz.

Gangguan tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga sekaligus menghambat pasokan bahan baku impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).

Menurut Eko, kenaikan harga bahan baku yang terjadi bersamaan dengan belum terselesaikannya piutang subsidi akan semakin menekan industri pupuk nasional. Jika kondisi tersebut berlanjut, petani berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya pasokan pupuk bersubsidi.

“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu (semakin) tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu (yang) tidak kita mau,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Penguatan pasokan domestik dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk nasional di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mencari solusi penyelesaian piutang subsidi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan Pupuk Indonesia sekaligus menjamin keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

“Makanya kita hari ini ada pertemuan mencari solusi agar semuanya happy. Dan inilah fungsi dari DPR, (khususnya) Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” tutup Eko. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi VIDPR RIEko Hendro PurnomoPupuk
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

    Senin, 16 Nov 2026 | 14:03 WIB
  • Politik

    Jelang Nataru, Komisi VI DPR Pastikan Kesiapan Ruas Tol di Yogyakarta

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 18:03 WIB
  • Politik

    Komisi II DPR Himpun Masukan Publik, RUU Pemilu Ditargetkan Rampung Desember

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 16:56 WIB
  • Politik

    Cegah Masuknya Hama dan Penyakit, DPR Dorong Modernisasi Pemeriksaan Karantina

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 08:51 WIB
  • Politik

    DPR RI Dorong Solusi Biaya Energi untuk Jaga Daya Saing Industri Batam

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 11:42 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #5

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #6

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Prabowo Paparkan Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi di KTT ASEAN

    Minggu, 15 Nov 2026 - 17:39 WIB

HUKRIM

  • Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Selasa, 17 Nov 2026 | 19:24 WIB
  • Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Selasa, 17 Nov 2026 | 16:03 WIB
  • Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Selasa, 17 Nov 2026 | 14:50 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:59 WIB
  • Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:08 WIB
  • Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Senin, 16 Nov 2026 | 22:38 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com