Home › Politik › Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun
Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
Gresik, Tabloid Diksi — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi piutang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Tunggakan tersebut dinilai membebani arus kas perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.
Desakan itu disampaikan Eko dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut, piutang pemerintah kepada Pupuk Indonesia yang belum dibayarkan berasal dari periode 2020 hingga 2026.
- Baca juga:
“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, total piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat mencapai Rp14,565 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85,5 persen merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.
Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan, keterlambatan pembayaran membuat Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi pupuk. Kondisi tersebut menimbulkan tambahan beban bunga sekaligus menekan arus kas perusahaan.
“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” jelas Legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut.
Eko turut mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Namun, menurutnya, dukungan terhadap sektor pertanian harus diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah kepada produsen pupuk. Sebab, keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan.
Selain persoalan piutang, Eko juga menyoroti potensi gangguan pasokan bahan baku pupuk akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur perdagangan melalui Selat Hormuz.
Gangguan tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga sekaligus menghambat pasokan bahan baku impor, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium (KCl).
Menurut Eko, kenaikan harga bahan baku yang terjadi bersamaan dengan belum terselesaikannya piutang subsidi akan semakin menekan industri pupuk nasional. Jika kondisi tersebut berlanjut, petani berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya pasokan pupuk bersubsidi.
“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu (semakin) tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu (yang) tidak kita mau,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Eko mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan baku dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Penguatan pasokan domestik dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk nasional di tengah ketidakpastian rantai pasok global.
Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mencari solusi penyelesaian piutang subsidi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan Pupuk Indonesia sekaligus menjamin keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.
“Makanya kita hari ini ada pertemuan mencari solusi agar semuanya happy. Dan inilah fungsi dari DPR, (khususnya) Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” tutup Eko. ***






Komentar Via Facebook :