https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Peluang Kuliah ke Rusia Belum Banyak Dilirik, Pemerintah Siapkan Solusi Digital •   Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M •   Narasi Kabur Aja Dulu, Kini Jadi Perhatian Pemerintah Strategi Tekan Cari Kerja ke Luar Negeri •   Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi
Home › Politik › BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy
Politik
Pulau Jawa & Madura

BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy

Senin, 16 November 2026 | 16:13 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy

Keterangan Foto: Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam Diskusi Terpumpun di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Badan Keahlian (BK) DPR RI menggandeng Universitas Trisakti (Usakti) untuk memperkuat kajian mengenai batas konstitusional kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus mendukung tegaknya hukum dan keadilan.

Kepala BK DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, pemetaan batas konstitusional open legal policy penting agar DPR dapat memberikan keterangan yang lebih berkualitas dan objektif dalam setiap perkara pengujian undang-undang di MK.

    Baca juga:
  • Komisi X DPR Diberi Tambahan Waktu Bahas RUU Statistik

  • Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

  • Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Terpumpun bertajuk "Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR" di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, BK DPR RI dan Universitas Trisakti menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Selain itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga ditandatangani antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Kerja sama ini menambah jaringan kemitraan BK DPR RI yang kini telah melibatkan sekitar 160 perguruan tinggi di Indonesia.

Bayu menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, serta kajian akademis.

Menurutnya, kolaborasi dengan kalangan akademisi dapat memperkuat dukungan keahlian BK DPR RI terhadap fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi keparlemenan.

Dalam bidang legislasi, keterlibatan perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk melakukan uji konsep dan uji publik terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang sedang disusun.

Bayu mengungkapkan, sepanjang 2026 BK DPR RI telah menghasilkan 70 naskah akademik dan RUU. Setiap penyusunan satu naskah akademik dan RUU melibatkan sekitar 30 hingga 35 akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, sekitar 2.100 akademisi telah terlibat dalam proses penyusunan produk legislasi tersebut.

Selain itu, BK DPR RI juga telah menyusun sekitar 500 keterangan DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK sepanjang tahun ini.

Untuk memperkuat pemanfaatan hasil penelitian, BK DPR RI turut mengembangkan Platform Bagi Pakai Data. Melalui platform tersebut, hasil riset perguruan tinggi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan naskah akademik dan RUU, sementara kalangan akademisi juga dapat mengakses hasil kerja BK DPR RI.

Bayu menyebut kolaborasi tersebut sejalan dengan program Diktisaintek Berdampak dan telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Surabaya.

Secara khusus, diskusi terpumpun tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan di MK. Bayu menegaskan bahwa DPR bukanlah pihak yang berhadapan sebagai lawan atau musuh pemohon dalam proses pengujian undang-undang.

Ia menjelaskan, dalam persidangan MK, DPR dan Presiden hadir sebagai pemberi keterangan, sementara pemohon juga memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi. Karena itu, BK DPR RI saat ini lebih menitikberatkan penguatan substansi keterangan dibandingkan mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, yang sepenuhnya menjadi kewenangan hakim MK.

Keterangan DPR, lanjut Bayu, diharapkan dapat memberikan perspektif objektif kepada hakim konstitusi, khususnya mengenai latar belakang pembentukan suatu undang-undang atau original intent.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan open legal policy. Menurut Bayu, UUD 1945 mengatur sejumlah prinsip secara umum, sedangkan pengaturan lebih terperinci terhadap berbagai persoalan diserahkan kepada pembentuk undang-undang melalui kebijakan hukum terbuka.

Ia mencontohkan pengaturan mengenai perekonomian dalam Pasal 33 UUD 1945, termasuk pembentukan Badan Bank Tanah dan Badan Reforma Agraria Nasional yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.

Namun, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan hukum terbuka tetap memiliki batas konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sejumlah parameter agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Parameter itu antara lain harus memperhatikan hak konstitusional warga negara, prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara.

Bayu mengungkapkan, dalam sejumlah perkara, ketentuan yang dianggap pembentuk undang-undang sebagai bagian dari open legal policy justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.

Oleh sebab itu, masukan dari para akademisi dinilai penting untuk mengidentifikasi batas-batas konstitusional kebijakan hukum terbuka, sehingga penyusunan undang-undang maupun keterangan DPR dalam persidangan MK memiliki landasan akademis dan konstitusional yang kuat.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tri Sulistyowati, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Rosita Indrayati, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah.

Bayu menilai Universitas Trisakti memiliki banyak akademisi yang mendalami putusan-putusan MK. Keahlian tersebut diharapkan membantu BK DPR RI memetakan norma undang-undang yang memenuhi kriteria sebagai kebijakan hukum terbuka yang konstitusional maupun yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam kegiatan tersebut, Bayu juga memperkenalkan sejumlah profesi yang terdapat di lingkungan BK DPR RI kepada mahasiswa hukum. Di antaranya perancang peraturan perundang-undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (AP3L), analis legislatif, serta analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia turut mengungkapkan bahwa BK DPR RI baru-baru ini menerima 150 lulusan sarjana melalui program Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan dari total sekitar 2.000 pendaftar.

Menutup kegiatan, Bayu menegaskan pentingnya melibatkan mahasiswa dalam diskusi kebijakan dan pengembangan legislasi. Menurutnya, pemikiran kritis mahasiswa dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan di MK ke depan. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

BK DPR RIAkademisi UsaktiLegal Policy
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

    Minggu, 15 Nov 2026 | 10:08 WIB
  • Politik

    Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

    Senin, 16 Nov 2026 | 14:03 WIB
  • Peristiwa

    Debit Air Waduk Koto Panjang Tembus 551,86 m³ per Detik, Warga Sungai Kampar Diminta Siaga

    Senin, 16 Nov 2026 | 15:56 WIB
  • Ekonomi

    Tekan Inflasi, SF Hariyanto Wajibkan Pejabat Pemprov Riau Tanam Cabai, Tak Ada Bukti Kenaikan Pangkat Ditunda

    Senin, 16 Nov 2026 | 17:14 WIB
  • Politik

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 | 16:50 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #5

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #6

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Prabowo Paparkan Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi di KTT ASEAN

    Minggu, 15 Nov 2026 - 17:39 WIB

HUKRIM

  • Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Selasa, 17 Nov 2026 | 19:24 WIB
  • Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Selasa, 17 Nov 2026 | 16:03 WIB
  • Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Selasa, 17 Nov 2026 | 14:50 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:59 WIB
  • Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:08 WIB
  • Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Senin, 16 Nov 2026 | 22:38 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com