Home › Politik › Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan
Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan
Keterangan Foto: Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), Aria Bima, menargetkan pembahasan revisi regulasi tersebut dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung.
Salah satu fokus utama revisi UU Adminduk adalah mewujudkan interoperabilitas atau keterhubungan data melalui penerapan single identity number (nomor identitas tunggal). Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.
- Baca juga:
“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima kepada Parlementaria bersama awak media usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar proses pembahasan RUU Adminduk dapat dimulai dalam waktu dekat.
Menurutnya, penerapan nomor identitas tunggal sangat penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari penyelenggaraan pemilu, layanan BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengibaratkan Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Selama ini, berbagai basis data dinilai belum sepenuhnya terkoneksi sehingga diperlukan kebijakan satu pintu dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.
Melalui sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi identitas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta.
Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti face recognition atau pengenalan wajah dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis, cepat, dan terintegrasi.
Rifqinizamy menegaskan, pembahasan RUU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Langkah tersebut bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif DPR RI dalam penyusunan RUU Adminduk. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem yang selama ini berjalan.
Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) serta implementasi Satu Data Indonesia.
“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri. ***






Komentar Via Facebook :