Home › Politik › Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla
Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Edoardus Kaiz. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
PALANGKA RAYA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi IV DPR RI, Edoardus Kaize, meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan. Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya terfokus di Kalimantan, mengingat kebakaran juga masih terjadi di sejumlah provinsi di wilayah Papua.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat sekitar 2.000 titik api yang tersebar di sejumlah provinsi di Papua. Kebakaran tidak hanya terjadi di Papua Selatan, tetapi juga di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.
- Baca juga:
“Jangan kita berpikir Papua Selatan aman-aman saja. Sampai hari ini Papua Selatan masih terbakar. Perhatian yang fokus kepada Kalimantan memang perlu, tetapi jangan lupa bahwa Papua Selatan juga mengalami kebakaran,” kata Edoardus kepada Parlementaria seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kemudahan akses menuju Kalimantan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk memusatkan penanganan karhutla hanya di wilayah tersebut. Ia menegaskan, masyarakat Papua juga berhak mendapatkan perhatian dan penanganan yang sama.
“Penanganan ini harus merata. Tidak bisa karena akses kita paling mudah ke Kalimantan, semua datang dan menumpuk di Kalimantan. Papua juga bagian dari negara ini, jadi harus diurus sama seperti Kalimantan,” ujarnya.
Edoardus menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, hingga masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak saling menyalahkan, melainkan mengedepankan evaluasi dan langkah penanganan terpadu.
“Ini bukan kebakaran lahannya masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, tetapi ini urusan negara. Jadi, harus ditangani secara bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan karhutla yang selama ini dijalankan pemerintah maupun perusahaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan patroli hutan yang sebelumnya dinilai berjalan cukup baik, tetapi kini perlu dipastikan kembali pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus mengevaluasi sistem pengawasan dan pencegahan kebakaran. Penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berujung pada menyalahkan masyarakat, sementara tanggung jawab pihak lain tidak dievaluasi.
Selain pencegahan kebakaran, Edoardus mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan, katanya, harus menerapkan sistem tebang pilih tanam serta melakukan penanaman kembali setelah aktivitas penebangan. Pengelolaan hutan juga harus memperhatikan dampak terhadap vegetasi dan ekosistem di sekitarnya.
“Walaupun kita mengambil hasil hutan, pelestariannya tetap harus dijaga. Hutan ini bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti mereka hanya bisa memaki-maki kita karena tidak melakukan apa-apa untuk mereka,” ungkapnya.
Terkait keterlibatan perusahaan dalam pencegahan karhutla, Edoardus meminta agar kontribusi dan tanggung jawab perusahaan dievaluasi secara terbuka. Evaluasi tersebut meliputi pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, kegiatan penghijauan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
Ia menilai perusahaan harus jujur dalam melihat sejauh mana upaya pencegahan telah dilakukan, terutama di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaannya.
“Jangan masyarakat terus yang menjadi kambing hitam. Perusahaan juga harus jujur melihat apakah ada kontribusinya terhadap kebakaran hutan ini. Misalnya, kurang memberikan edukasi kepada masyarakat, kurang memperhatikan penanaman atau penghijauan, maupun keterbatasan alat pemadam ketika terjadi kebakaran,” tegasnya.
Edoardus menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan sejak awal mengelola kawasan hutan. Risiko kebakaran maupun bencana lainnya, termasuk tanah longsor, perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan serta kesiapan sarana dan personel penanganan.
Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kelestarian hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah melalui kementerian terkait. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang hak ulayat di sekitar kawasan hutan, harus dilibatkan.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar pengelolaan dan perlindungan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. ***






Komentar Via Facebook :