https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Peluang Kuliah ke Rusia Belum Banyak Dilirik, Pemerintah Siapkan Solusi Digital •   Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M •   Narasi Kabur Aja Dulu, Kini Jadi Perhatian Pemerintah Strategi Tekan Cari Kerja ke Luar Negeri •   Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi
Home › Politik › Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla
Politik
Pulau Kalimantan

Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla

Minggu, 15 November 2026 | 13:23 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Edoardus Kaiz. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

PALANGKA RAYA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi IV DPR RI, Edoardus Kaize, meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan. Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya terfokus di Kalimantan, mengingat kebakaran juga masih terjadi di sejumlah provinsi di wilayah Papua.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat sekitar 2.000 titik api yang tersebar di sejumlah provinsi di Papua. Kebakaran tidak hanya terjadi di Papua Selatan, tetapi juga di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.

    Baca juga:
  • Komisi X DPR Diberi Tambahan Waktu Bahas RUU Statistik

  • Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

  • Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih

“Jangan kita berpikir Papua Selatan aman-aman saja. Sampai hari ini Papua Selatan masih terbakar. Perhatian yang fokus kepada Kalimantan memang perlu, tetapi jangan lupa bahwa Papua Selatan juga mengalami kebakaran,” kata Edoardus kepada Parlementaria seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kemudahan akses menuju Kalimantan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk memusatkan penanganan karhutla hanya di wilayah tersebut. Ia menegaskan, masyarakat Papua juga berhak mendapatkan perhatian dan penanganan yang sama.

“Penanganan ini harus merata. Tidak bisa karena akses kita paling mudah ke Kalimantan, semua datang dan menumpuk di Kalimantan. Papua juga bagian dari negara ini, jadi harus diurus sama seperti Kalimantan,” ujarnya.

Edoardus menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, hingga masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak saling menyalahkan, melainkan mengedepankan evaluasi dan langkah penanganan terpadu.

“Ini bukan kebakaran lahannya masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, tetapi ini urusan negara. Jadi, harus ditangani secara bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan karhutla yang selama ini dijalankan pemerintah maupun perusahaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan patroli hutan yang sebelumnya dinilai berjalan cukup baik, tetapi kini perlu dipastikan kembali pelaksanaannya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus mengevaluasi sistem pengawasan dan pencegahan kebakaran. Penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berujung pada menyalahkan masyarakat, sementara tanggung jawab pihak lain tidak dievaluasi.

Selain pencegahan kebakaran, Edoardus mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan, katanya, harus menerapkan sistem tebang pilih tanam serta melakukan penanaman kembali setelah aktivitas penebangan. Pengelolaan hutan juga harus memperhatikan dampak terhadap vegetasi dan ekosistem di sekitarnya.

“Walaupun kita mengambil hasil hutan, pelestariannya tetap harus dijaga. Hutan ini bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti mereka hanya bisa memaki-maki kita karena tidak melakukan apa-apa untuk mereka,” ungkapnya.

Terkait keterlibatan perusahaan dalam pencegahan karhutla, Edoardus meminta agar kontribusi dan tanggung jawab perusahaan dievaluasi secara terbuka. Evaluasi tersebut meliputi pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, kegiatan penghijauan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.

Ia menilai perusahaan harus jujur dalam melihat sejauh mana upaya pencegahan telah dilakukan, terutama di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaannya.

“Jangan masyarakat terus yang menjadi kambing hitam. Perusahaan juga harus jujur melihat apakah ada kontribusinya terhadap kebakaran hutan ini. Misalnya, kurang memberikan edukasi kepada masyarakat, kurang memperhatikan penanaman atau penghijauan, maupun keterbatasan alat pemadam ketika terjadi kebakaran,” tegasnya.

Edoardus menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan sejak awal mengelola kawasan hutan. Risiko kebakaran maupun bencana lainnya, termasuk tanah longsor, perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan serta kesiapan sarana dan personel penanganan.

Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kelestarian hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah melalui kementerian terkait. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang hak ulayat di sekitar kawasan hutan, harus dilibatkan.

Menurutnya, keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar pengelolaan dan perlindungan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IVDPR RIEdoardus KaizKarhutla
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan

    Senin, 16 Nov 2026 | 17:18 WIB
  • Politik

    BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy

    Senin, 16 Nov 2026 | 16:13 WIB
  • Politik

    Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

    Minggu, 15 Nov 2026 | 10:08 WIB
  • Politik

    Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

    Senin, 16 Nov 2026 | 14:03 WIB
  • Politik

    Jelang Nataru, Komisi VI DPR Pastikan Kesiapan Ruas Tol di Yogyakarta

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 18:03 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #5

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #6

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Prabowo Paparkan Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi di KTT ASEAN

    Minggu, 15 Nov 2026 - 17:39 WIB

HUKRIM

  • Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Selasa, 17 Nov 2026 | 19:24 WIB
  • Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Selasa, 17 Nov 2026 | 16:03 WIB
  • Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Selasa, 17 Nov 2026 | 14:50 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:59 WIB
  • Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:08 WIB
  • Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Senin, 16 Nov 2026 | 22:38 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com