Home › Hukum › KPK Sita Dua Rumah Milik BW Staf Anggota DPR RI Terkait Aliran Dana Hibah Jatim
KPK Sita Dua Rumah Milik BW Staf Anggota DPR RI Terkait Aliran Dana Hibah Jatim
Keterangan Foto: Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bagus Wahyudiono (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit rumah milik Bagus Wahyudiono (BW), staf anggota DPR RI berinisial AS, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Dua aset yang disita tersebut masing-masing berada di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme asset recovery.
- Baca juga:
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan penyitaan tersebut dilakukan penyidik dalam rangka kepentingan penanganan perkara korupsi dana hibah Jawa Timur.
“KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BW yang meliputi satu unit rumah di Kota Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, langkah penyitaan merupakan bagian dari upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery,” ujarnya.
Kasus korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK sebelumnya mengumumkan 21 orang sebagai tersangka pada 2 Oktober 2025. Namun, penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia.
Dengan demikian, terdapat 20 tersangka yang masih diproses dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.
Untuk kelompok penerima suap, KPK menetapkan dua mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 berinisial AS dan AI, serta BW yang merupakan staf AS.
Sementara kelompok pemberi suap berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar.
Hingga 16 November 2026, KPK telah menahan sembilan dari 20 tersangka tersebut.
Empat tersangka, yakni Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra, merupakan bagian dari klaster dugaan suap terhadap Kusnadi.
Sedangkan lima tersangka lainnya, yaitu Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, dan Bagus Wahyudiono, masuk dalam klaster dugaan suap terhadap AS dan BW.
Dari sembilan tersangka yang telah ditahan, empat orang telah divonis bersalah oleh hakim, sementara empat lainnya masih menjalani proses persidangan.






Komentar Via Facebook :