Home › Politik › Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi
Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi
Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendorong adanya pengaturan lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Usulan tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar hingga kebangkrutan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, persoalan gagal bayar masih menjadi salah satu masalah serius yang harus mendapat perhatian dalam pengelolaan koperasi. Sejumlah koperasi yang mengalami kebangkrutan menyebabkan anggota kesulitan menarik kembali dana simpanan mereka. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada koperasi.
- Baca juga:
“Poin yang kedua adalah tentang bagaimana adanya lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam. Seperti yang diketahui banyak koperasi gagal bayar, bangkrut, banyak nasabah menjerit, menangis karena tidak dijamin,” ujar Darmadi kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Darmadi, persoalan tersebut perlu dijawab melalui pembaruan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi mekanisme penjaminan simpanan koperasi. Dengan demikian, anggota memiliki perlindungan ketika koperasi tempat mereka menyimpan dana menghadapi persoalan keuangan.
“Maka dalam hal ini RUU Perkoperasian menyiapkan payung hukum untuk penjaminan. Nah, ini akan disiapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap anggota harus menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan RUU Perkoperasian. Penguatan koperasi tidak cukup hanya berorientasi pada pengembangan usaha dan peningkatan skala ekonomi, tetapi juga harus diiringi dengan tata kelola yang sehat serta jaminan keamanan dana anggota.
Darmadi mengingatkan, kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran bukan sekadar persoalan internal lembaga. Dampaknya dapat meluas ke masyarakat, khususnya anggota yang telah mempercayakan dana mereka untuk disimpan dan dikelola oleh koperasi.
Karena itu, kehadiran lembaga penjaminan simpanan koperasi dinilai menjadi salah satu aspek penting yang perlu diatur dalam undang-undang tersebut. Payung hukum yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan dana anggota apabila koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.
Menurutnya, pembaruan regulasi perkoperasian harus mampu menciptakan ekosistem koperasi yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi.
Melalui usulan tersebut, Darmadi berharap persoalan kerugian anggota akibat gagal bayar koperasi dapat ditangani secara lebih serius. Dengan adanya regulasi yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi diharapkan semakin meningkat sehingga koperasi dapat terus berkembang sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. ***






Komentar Via Facebook :