Home › Nasional › Kucurkan Lebih dari Rp60 Triliun untuk JKN, Muhaimin Tekankan Fungsi Pengawasan
Kucurkan Lebih dari Rp60 Triliun untuk JKN, Muhaimin Tekankan Fungsi Pengawasan
Keterangan Foto: Menko PM, A. Muhaimin Iskandar saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dok Menko PM/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Pemerintah mengucurkan lebih dari Rp60 triliun dana APBN untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2026. Besarnya anggaran tersebut dinilai perlu diiringi pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran akibat praktik kecurangan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat ketahanan BPJS Kesehatan pada tahun ini.
- Baca juga:
“Artinya, tahun ini Rp60 triliun lebih uang APBN kita kucurkan di BPJS. Ini bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen,” kata Muhaimin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam siaran pers resmi tertanggal 18 November 2026, Muhaimin menekankan bahwa besarnya dukungan pemerintah harus dibarengi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan JKN. Menurutnya, program jaminan kesehatan tersebut merupakan sistem gotong royong yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas, bukan semata-mata program milik pemerintah.
Ia mengingatkan, pembiayaan JKN bersumber dari APBN dan iuran peserta. Karena itu, praktik kecurangan dalam pengelolaan dana berpotensi mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Muhaimin menilai, upaya menjaga keberlanjutan program tidak cukup hanya melalui tambahan anggaran. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, peserta, tenaga medis, serta seluruh pemangku kepentingan harus ikut memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pembaruan pedoman pencegahan kecurangan JKN, penguatan pengawasan, deteksi dini, serta pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Selain itu, perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower dinilai penting agar upaya mengungkap kecurangan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan hak para pekerja.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, tambahan anggaran Rp20 triliun dari pemerintah disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun.
Tahap pertama telah diterima dan digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Adapun pencairan tahap kedua akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan serta melalui proses pemeriksaan dan pembahasan.
Dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu penopang program JKN yang kini telah mencakup 285,83 juta jiwa atau sekitar 98,52 persen dari total penduduk Indonesia.
Dengan cakupan hampir seluruh penduduk, pengawasan terhadap penggunaan dana JKN menjadi perhatian penting agar anggaran negara dan iuran masyarakat benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.






Komentar Via Facebook :