https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan •   Perkuat Kamtibmas, Polres Bengkalis Gelar Salat Jumat Berjamaah dan Patroli di 9 Kecamatan •   Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan •   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Home › Politik › RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu
Politik
Pulau Jawa & Madura

RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu

Rabu, 18 November 2026 | 18:09 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto. Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga dengan menelusuri dan merampas harta yang berasal dari tindak kejahatan.

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan pelaku korupsi tidak tetap menikmati hasil kejahatannya, termasuk aset yang selama ini belum berhasil ditemukan atau dipulihkan.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Hal itu disampaikannya menjelang rencana pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Rikwanto berharap aturan tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto.

Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus melalui pemidanaan terhadap pemilik atau pihak yang diduga terkait tindak pidana dalam kondisi tertentu.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui pengadilan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut, misalnya, terjadi ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, sakit keras, atau aset terkait tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana selesai.

“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya.

Dalam pembahasan RUU tersebut, Komisi III DPR juga mengarah pada penetapan batas minimal nilai aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan, yakni Rp1 miliar. Ambang batas itu dipertimbangkan agar penanganan aset berjalan proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Rikwanto menegaskan, RUU Perampasan Aset bukan untuk menggantikan undang-undang tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Regulasi tersebut justru diposisikan sebagai instrumen tambahan ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana belum berhasil dipulihkan melalui proses hukum yang ada.

“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI juga telah menyerap masukan dari hampir 100 pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Mereka berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama hingga praktisi hukum.

Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum kuat, kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Rikwanto berharap aturan tersebut nantinya dapat mempersempit ruang gerak koruptor dalam menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan, termasuk dengan menggunakan nama orang lain.

“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

RUU Perampasan Aset DPR RI Komisi III DPR Rikwanto Pemberantasan Korupsi Koruptor
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Komunikasi Publik Dinilai Penting untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat terhadap KPU

    Rabu, 18 Nov 2026 | 16:04 WIB
  • Hukum

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Daerah

    Raih Nilai 3,03, Pemkab Kampar Kantongi Predikat Baik pada Evaluasi Statistik 2026

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Nasional

    Kucurkan Lebih dari Rp60 Triliun untuk JKN, Muhaimin Tekankan Fungsi Pengawasan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 14:44 WIB
  • Nasional

    Wamenko Dradjad: Pemerintah Tekankan Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Penguatan Daya Beli

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:44 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com