https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan •   Perkuat Kamtibmas, Polres Bengkalis Gelar Salat Jumat Berjamaah dan Patroli di 9 Kecamatan •   Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan •   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Home › Politik › RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi
Politik
Pulau Jawa & Madura

RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi

Rabu, 18 November 2026 | 18:16 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat dengan agenda mendengarkan paparan Tim Ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan memuat klausul khusus yang mewajibkan pemerintah daerah menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan, sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan penduduk asli agar tidak semakin terpinggirkan.

Usulan tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat bersama tim ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Rycko menilai, masyarakat adat di sejumlah daerah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, termasuk persaingan dengan masyarakat pendatang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan kesenjangan hingga kecemburuan sosial apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang berpihak.

Ia mencontohkan dinamika yang pernah terjadi di Lampung, ketika kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi salah satu faktor munculnya persoalan sosial.

Karena itu, Rycko mengusulkan agar RUU tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah memberikan perhatian dan prioritas tertentu kepada masyarakat adat, mulai dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pelestarian rumah adat, hingga akses terhadap bantuan dan program pemerintah.

"Jadi saya kira mungkin ada satu klausul yang mengharuskan pemerintah daerah harus juga memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam hal-hal tertentu, misalnya memberikan lahan sebagai mereka tinggal seperti rumah adat, kemudian juga dalam hal beberapa fasilitas-fasilitas bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan, supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang positif karena selama ini hampir dikatakan tertinggal," ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Rycko juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat adat agar tidak hanya menjadi objek kepentingan politik ketika pemilihan umum berlangsung. Ia menginginkan regulasi tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan, termasuk memiliki keterwakilan di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Menurutnya, pengaturan yang lebih konkret dalam RUU Masyarakat Adat diperlukan agar keberadaan penduduk asli tidak sekadar diakui secara formal, tetapi juga memperoleh kesempatan yang adil dalam pembangunan, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

 

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

RUU Masyarakat Adat Rycko Menoza Baleg DPR RI masyarakat adat penduduk asli legislasi
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:09 WIB
  • Politik

    Komunikasi Publik Dinilai Penting untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat terhadap KPU

    Rabu, 18 Nov 2026 | 16:04 WIB
  • Hukum

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Daerah

    Raih Nilai 3,03, Pemkab Kampar Kantongi Predikat Baik pada Evaluasi Statistik 2026

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Nasional

    Kucurkan Lebih dari Rp60 Triliun untuk JKN, Muhaimin Tekankan Fungsi Pengawasan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 14:44 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com