https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan •   Perkuat Kamtibmas, Polres Bengkalis Gelar Salat Jumat Berjamaah dan Patroli di 9 Kecamatan •   Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan •   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Home › Politik › Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan
Politik
Pulau Jawa & Madura

Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan

Kamis, 19 November 2026 | 16:30 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan

Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut regulasi tersebut menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Dalam laporan pembahasan di hadapan rapat paripurna, Habiburokhman menjelaskan, selama ini upaya penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dalam mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Karena itu, RUU tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dilaksanakan secara efektif, adil, proporsional, serta berlandaskan legalitas dan prosedur hukum yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Pembahasan RUU tersebut telah melewati proses panjang. Komisi III DPR RI mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, anggota DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan publik.

Dari sisi substansi, sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) telah diselesaikan dalam pembahasan. Rancangan yang semula memuat 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal. Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk memperjelas cakupan aturan.

Habiburokhman memaparkan, RUU tersebut memiliki empat pilar utama, yakni penguatan asas dan ruang lingkup yang menjunjung hak asasi manusia, prosedur perampasan aset yang terukur, tata kelola aset yang transparan, serta pemulihan kerugian secara berkeadilan.

Salah satu mekanisme yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan pemulihan aset melalui proses hukum tersendiri, dengan tetap memberikan ruang pemeriksaan di pengadilan serta perlindungan terhadap hak pihak terkait.

Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan hingga pelaksanaan perampasan.

Adapun tindak pidana yang dapat dijangkau dalam pengaturan tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Habiburokhman juga menyoroti pentingnya pengawasan agar perampasan aset tidak menjadi alat kepentingan politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

RUU tersebut turut mengatur pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan, serta sistem pengelolaan aset berbasis digital yang dilengkapi jejak audit untuk menjaga transparansi.

Aset hasil tindak pidana nantinya diharapkan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang mengalami kerugian. Regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak ikut dirugikan dalam proses perampasan.

Dengan keputusan DPR dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset diarahkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan hasil tindak pidana tidak hanya berujung pada hukuman pelaku, tetapi juga dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

RUU Perampasan Aset DPR RI Habiburokhman Komisi III DPR pemberantasan korupsi pemulihan kerugian negara perampasan aset
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Amin AK Desak Pajak Usaha Besar Dikejar, Kebocoran Penerimaan Negara Harus Ditutup

    Rabu, 18 Nov 2026 | 21:26 WIB
  • Politik

    RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:16 WIB
  • Politik

    RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:09 WIB
  • Politik

    Komunikasi Publik Dinilai Penting untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat terhadap KPU

    Rabu, 18 Nov 2026 | 16:04 WIB
  • Peristiwa

    SF Hariyanto Temui Komisi II DPR RI, Perjuangkan Beasiswa untuk Anak Riau

    Kamis, 19 Nov 2026 | 05:41 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com