https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan •   Perkuat Kamtibmas, Polres Bengkalis Gelar Salat Jumat Berjamaah dan Patroli di 9 Kecamatan •   Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan •   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Home › Politik › UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Rampungkan Pembahasan Lebih Cepat dari Target
Politik
Pulau Jawa & Madura

UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Rampungkan Pembahasan Lebih Cepat dari Target

Kamis, 19 November 2026 | 16:35 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Rampungkan Pembahasan Lebih Cepat dari Target

Keterangan Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Desember 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi baru itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan mengatakan, sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran dalam pembahasan telah diantisipasi. Ia juga menegaskan, pengesahan aturan tersebut bukan karena tekanan ataupun dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan karena proses pembahasannya telah berlangsung lama dan dinilai mendesak untuk diselesaikan.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujarnya.

Menurut Puan, DPR berhasil menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut hampir sebulan lebih awal dari target yang telah ditetapkan. Ia menyebut proses legislasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan agar menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara baik.

Dalam proses penyusunannya, DPR melibatkan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya melaporkan, pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bagian dari penerapan prinsip partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas substansi RUU Perampasan Aset. Sosialisasi turut dilakukan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap masukan masyarakat.

Puan menegaskan, pembahasan undang-undang tersebut berlangsung secara hati-hati dan terbuka. Menurutnya, akses publik terhadap proses legislasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan sekaligus memahami substansi aturan yang disahkan.

Ia berharap UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang bermanfaat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

UU Perampasan Aset DPR RI Puan Maharani Habiburokhman RUU Perampasan Aset Korupsi
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 16:30 WIB
  • Politik

    Amin AK Desak Pajak Usaha Besar Dikejar, Kebocoran Penerimaan Negara Harus Ditutup

    Rabu, 18 Nov 2026 | 21:26 WIB
  • Politik

    Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Fauziyah Minta Nasib Pekerja Dipastikan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 16:21 WIB
  • Politik

    RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:16 WIB
  • Politik

    RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:09 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com