Home › Peristiwa › BPS Riau Soroti Akurasi Data PBI-JK, Siak Raih 100 Persen Ground Check
BPS Riau Soroti Akurasi Data PBI-JK, Siak Raih 100 Persen Ground Check
Keterangan Foto: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi. Dok BPS Riau/TD-YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Keakuratan data penerima bantuan jaminan kesehatan menjadi perhatian Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Kesalahan pendataan berpotensi membuat masyarakat miskin dan rentan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, menegaskan pentingnya validasi data penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
- Baca juga:
Hal itu disampaikan Asep dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
"Satu data yang keliru bisa berarti satu warga kehilangan haknya," ujar Asep.
Menurutnya, pelaksanaan ground check PBI-JK 2026 dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual keluarga di lapangan. Hasil pemutakhiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penerima subsidi jaminan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan basis data yang digunakan sebagai rujukan berbagai program perlindungan sosial, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Dalam proses verifikasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah turut melibatkan BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta dinas sosial untuk memastikan pendataan berjalan sesuai kondisi masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, BPS Riau memberikan apresiasi kepada Tim Pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak atas keberhasilan menyelesaikan ground check PBI-JK 2026 dengan capaian 100 persen.
Asep berharap pengalaman pemutakhiran data PBI-JK dapat menjadi evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral, mulai dari proses pendataan hingga penyusunan publikasi.
"Kualitas data di setiap OPD, mulai dari pendataan, rekomendasi Romantik, hingga publikasi, menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada yang berhak. Semoga hal ini dapat terus ditingkatkan," katanya.






Komentar Via Facebook :