https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan •   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Home › Ekonomi › Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun
Ekonomi
Pulau Jawa & Madura

Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun

Kamis, 19 November 2026 | 10:20 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun

Keterangan Foto: Deputi LKPP Setya Budi Arijanta memaparkan strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Jakarta, Rabu (19/11/26). Dok LKPP/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Pemerintah memperkuat strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk menekan belanja negara sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang menargetkan penghematan hingga Rp400 triliun.

Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 yang digelar Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

    Baca juga:
  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman mengatakan, konsolidasi pengadaan menjadi salah satu cara pemerintah mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan menggabungkan kebutuhan barang dan jasa sejenis dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pengadaan dalam jumlah besar dinilai dapat memperkuat posisi tawar pemerintah terhadap penyedia, sehingga harga barang maupun jasa yang diperoleh lebih efisien.

“Kalau kita konsolidasikan, itu kita yakinkan akan bisa mendapatkan penghematan yang cukup signifikan,” ujar Luky.

Sejumlah komoditas yang berpotensi masuk dalam skema konsolidasi antara lain laptop, jaringan internet, dan kendaraan. Pemerintah menargetkan strategi tersebut dapat berkontribusi terhadap penghematan anggaran hingga Rp400 triliun.

Selain konsolidasi pengadaan, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui transformasi menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP). Persiapan regulasi dilakukan bersama Kementerian PAN-RB dan sejumlah unit terkait.

Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan sejumlah pendekatan untuk mengefisienkan belanja pengadaan pemerintah. Strategi itu mencakup konsolidasi kebutuhan, standardisasi spesifikasi barang, optimalisasi konstruksi, pemilihan strategi kontrak, pengembangan master product, efisiensi distribusi, penyederhanaan proses, hingga pengendalian belanja strategis.

Setya menilai penggabungan kebutuhan pengadaan barang sejenis dapat memberikan keuntungan dari sisi harga karena pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat.

“Kalau kita beli bersama, posisi tawar kita pasti lebih tinggi. Harganya pasti lebih murah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya standardisasi spesifikasi barang dan jasa agar pengadaan didasarkan pada kebutuhan riil, bukan keinginan berlebihan. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.

Kementerian dan lembaga juga didorong menerapkan kontrak berbasis kinerja (performance-based contract), pengadaan berbasis layanan, serta kontrak payung yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing instansi.

Untuk mempercepat persiapan konsolidasi pengadaan 2027, LKPP meminta seluruh K/L menyampaikan rencana kebutuhan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling lambat awal Desember. Data tersebut akan menjadi dasar identifikasi barang dan jasa yang dapat digabungkan dalam proses pengadaan.

LKPP juga mendorong kementerian dan lembaga melakukan konsolidasi kebutuhan secara mandiri di lingkungan masing-masing agar peluang efisiensi dapat dimaksimalkan sejak tahap perencanaan.

Penguatan strategi konsolidasi ini diharapkan mampu membuat pengadaan pemerintah lebih terukur, efektif, dan efisien, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung prioritas pembangunan.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

LKPP Konsolidasi Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kementerian Keuangan Luky Alfirman Setya Budi Arijan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Ekonomi

    Sinergi BI dan Pemerintah Diperkuat, Stabilitas Moneter dan Fiskal Jadi Fokus

    Minggu, 15 Nov 2026 | 06:50 WIB
  • Hukum

    KPK Telusuri Dugaan Kickback Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di BNPB

    Jumat, 13 Nov 2026 | 21:30 WIB
  • Nasional

    Kemenkeu Beri Penghargaan, ESDM Raih Peringkat Kedua Kategori Pemohon Lelang

    Kamis, 05 Nov 2026 | 22:05 WIB
  • Nasional

    Tata Kelola Aset Negara, Kemensos Sabet Juara Pertama Anugerah Reksa Bandha

    Kamis, 05 Nov 2026 | 22:35 WIB
  • Ekonomi

    Pajak Digital Mulai Diperbincangkan, DJP Tegaskan Transfer Dana Tak Otomatis Kena PPN

    Senin, 02 Nov 2026 | 17:04 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com