https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan •   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Home › Politik › Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan
Politik
Pulau Jawa & Madura

Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

Kamis, 19 November 2026 | 22:47 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

Keterangan Foto: Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra. Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Keberhasilan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan. Setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset rampung di DPR, pelaksanaan aturan kini menjadi faktor penting untuk memastikan aset negara maupun masyarakat dapat dipulihkan.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan penyusunan regulasi merupakan ranah parlemen, sedangkan implementasinya berada di tangan aparat penegak hukum.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Pernyataan itu disampaikan seusai Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Soedeson, masyarakat perlu mengawal pelaksanaan undang-undang tersebut dengan menuntut aparat menjalankan ketentuan secara tegas, benar, dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan regulasi.

"Itu kan di tataran pelaksanaannya. Tanya kepada aparat penegak hukum, bukan tanya kepada DPR. DPR kan yang menyusun. Udah selesai, kita serahkan pada aparat penegak hukum. Laksanakan itu selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, setegak-tegaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.

Selain mendorong pelaksanaan aturan, Soedeson menyebut DPR juga mengintroduksi pembentukan badan pengawas independen untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam proses perampasan aset.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjamin transparansi pengelolaan barang atau harta benda yang disita. Dengan mekanisme pengawasan yang independen, proses perampasan aset diharapkan tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga tetap berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"DPR telah menyusun semua sesuai dengan mekanisme yang ada. Salah satu yang kita introdusir adalah badan pengawas yang independen untuk mencegah abuse of power di satu sisi kepada rakyat, kepada warga masyarakat. Di sisi lain, untuk menjaga transparansi, menjaga harta benda yang disita supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kita harus optimis, bangsa ini harus optimis dong, jangan pesimis," ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang telah lama dinantikan dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Dengan selesainya pembahasan di parlemen, efektivitas regulasi tersebut nantinya akan diuji melalui pelaksanaan di lapangan, termasuk bagaimana aset yang disita dikelola secara transparan dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra DPR RI pemberantasan korupsi pemulihan aset penegak hukum pengawasan independen
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Ekonomi

    Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun

    Kamis, 19 Nov 2026 | 10:20 WIB
  • Ekonomi

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • Ekonomi

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • Ekonomi

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
  • Peristiwa

    BPS Riau Soroti Akurasi Data PBI-JK, Siak Raih 100 Persen Ground Check

    Kamis, 19 Nov 2026 | 20:02 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com