Home › Politik › Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan
Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan
Keterangan Foto: Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra. Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Keberhasilan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan. Setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset rampung di DPR, pelaksanaan aturan kini menjadi faktor penting untuk memastikan aset negara maupun masyarakat dapat dipulihkan.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan penyusunan regulasi merupakan ranah parlemen, sedangkan implementasinya berada di tangan aparat penegak hukum.
- Baca juga:
Pernyataan itu disampaikan seusai Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Soedeson, masyarakat perlu mengawal pelaksanaan undang-undang tersebut dengan menuntut aparat menjalankan ketentuan secara tegas, benar, dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan regulasi.
"Itu kan di tataran pelaksanaannya. Tanya kepada aparat penegak hukum, bukan tanya kepada DPR. DPR kan yang menyusun. Udah selesai, kita serahkan pada aparat penegak hukum. Laksanakan itu selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, setegak-tegaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.
Selain mendorong pelaksanaan aturan, Soedeson menyebut DPR juga mengintroduksi pembentukan badan pengawas independen untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam proses perampasan aset.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjamin transparansi pengelolaan barang atau harta benda yang disita. Dengan mekanisme pengawasan yang independen, proses perampasan aset diharapkan tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga tetap berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
"DPR telah menyusun semua sesuai dengan mekanisme yang ada. Salah satu yang kita introdusir adalah badan pengawas yang independen untuk mencegah abuse of power di satu sisi kepada rakyat, kepada warga masyarakat. Di sisi lain, untuk menjaga transparansi, menjaga harta benda yang disita supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Kita harus optimis, bangsa ini harus optimis dong, jangan pesimis," ujarnya.
Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang telah lama dinantikan dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Dengan selesainya pembahasan di parlemen, efektivitas regulasi tersebut nantinya akan diuji melalui pelaksanaan di lapangan, termasuk bagaimana aset yang disita dikelola secara transparan dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.






Komentar Via Facebook :