Home › Peristiwa › BNPB Siapkan Empat Langkah Pembenahan PPID untuk Perkuat Transparansi
BNPB Siapkan Empat Langkah Pembenahan PPID untuk Perkuat Transparansi
Keterangan Foto: BNPB menggelar monitoring dan evaluasi tata kelola serta kelembagaan PPID 2026 di INA DRTG Pusdiklat PB BNPB, Sentul, Bogor, Kamis (19/11/2026). Dok BNPB/TD-YS
BOGOR, Tabloid Diksi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan empat langkah pembenahan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Pembenahan tersebut merupakan tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang dibahas bersama Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP), Reno Bima Yudha, di INA DRTG Pusdiklat PB BNPB, Sentul, Bogor, Kamis (19/11/2026).
- Baca juga:
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sekaligus memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi terkait standar layanan informasi publik.
BNPB menetapkan empat fokus pembenahan, meliputi pembaruan regulasi internal, penguatan struktur kelembagaan PPID, peningkatan kualitas informasi yang disediakan kepada masyarakat, serta revitalisasi situs resmi PPID.
Pada aspek regulasi, BNPB akan meninjau kembali aturan internal terkait keterbukaan informasi, menyusun standar operasional prosedur (SOP), serta menetapkan surat keputusan tim kerja PPID. Langkah tersebut juga mencakup penyusunan peta jalan program dan dukungan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas PPID.
Penguatan kelembagaan turut menjadi perhatian dengan rencana pembentukan dan pengaktifan struktur PPID secara menyeluruh. Struktur tersebut mencakup unsur pembina atau pengarah, atasan PPID, tim pertimbangan, PPID utama, PPID pelaksana di setiap unit kerja, hingga petugas pelayanan informasi publik.
Sementara itu, peningkatan kualitas layanan informasi akan dilakukan melalui penyusunan laporan tahunan PPID 2026, penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 2027 dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta pemutakhiran informasi berkala, termasuk informasi pengadaan barang dan jasa.
BNPB juga berencana mengoptimalkan portal ppid.bnpb.go.id agar lebih informatif dan mudah digunakan masyarakat. Revitalisasi situs diarahkan untuk mempermudah akses terhadap informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat.
Dalam pengembangannya, BNPB merujuk pada praktik pengelolaan PPID di sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pembenahan tersebut diarahkan agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi dan evaluasi tahunan, tetapi menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta transparansi pelayanan publik.






Komentar Via Facebook :