Home › Nasional › Kristomei Sianturi Bekali 66 Serdik Sespimti Polri tentang Kepemimpinan Krisis
Kristomei Sianturi Bekali 66 Serdik Sespimti Polri tentang Kepemimpinan Krisis
Keterangan Foto: Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi memberikan pembekalan kepemimpinan penanggulangan bencana kepada 66 peserta didik Sespimti Polri di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Dok BNPB/TD-YS
BANDUNG BARAT, Tabloid Diksi - Kepemimpinan yang cepat, kolaboratif, dan berbasis kajian risiko menjadi kunci dalam menghadapi situasi bencana. Hal itu ditekankan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memberikan pembekalan kepada 66 peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pembekalan bertajuk Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis tersebut berlangsung di Gedung Hoegeng Iman Santoso, Sespim Lemdiklat Polri, Kamis (19/11/2026). Peserta terdiri dari 56 perwira menengah Polri berpangkat Kombes, delapan perwira TNI dari tiga matra, serta dua peserta dari Kejaksaan Agung.
- Baca juga:
Dalam materi yang disampaikan, Kristomei menggarisbawahi pentingnya menyatukan kekuatan berbagai instansi dalam menghadapi bencana. Kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi menjadi empat prinsip yang dianalogikan seperti untaian tali yang dipilin menjadi satu agar memiliki kekuatan lebih besar.
Kolaborasi diarahkan untuk menyatukan tujuan antarinstansi, responsif diwujudkan melalui tindakan cepat terhadap peringatan dini, integratif dengan memadukan data dan sumber daya dalam satu komando, serta sinkronisasi untuk memastikan pembagian peran berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
BNPB menilai, ego sektoral menjadi salah satu hambatan dalam penanganan bencana. Ketika keadaan darurat terjadi, seluruh unsur pemerintahan, TNI, Polri, dan potensi daerah harus bergerak bersama, terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan masyarakat.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menegaskan bahwa kecepatan bertindak dan kerja sama lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi krisis.
“Kolaborasi lintas lembaga serta keberanian pimpinan di lapangan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat menjadi kunci mutlak untuk menyelamatkan nyawa serta menekan kerugian materiil,” demikian disampaikan Berton dalam keterangannya.
Menurutnya, pimpinan di lapangan harus mampu mengambil langkah strategis meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu, informasi, maupun sumber daya. Penundaan keputusan dalam situasi darurat dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga.
Selain koordinasi, kesiapsiagaan daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah dituntut memiliki peta risiko bencana, kajian ancaman sesuai karakteristik wilayah, rencana mitigasi, serta prosedur operasi standar penanganan darurat yang jelas.
BNPB menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana, sementara pemerintah pusat siap memberikan dukungan apabila kapasitas daerah tidak lagi memadai untuk menangani dampak yang terjadi.
Penguatan kapasitas juga mencakup pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kebencanaan. Namun, kemampuan teknis dasar tetap diperlukan ketika jaringan komunikasi dan infrastruktur digital mengalami gangguan. Personel di lapangan harus tetap mampu menggunakan peta konvensional, kompas, serta radio komunikasi darurat.
Dalam kondisi tertentu, sarana pendukung milik TNI dan Polri juga dapat dioptimalkan untuk mempercepat operasi kemanusiaan, dengan mempertimbangkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Pembekalan tersebut turut mengingatkan pentingnya peran strategis Polri dalam penanggulangan bencana, mulai dari membantu evakuasi bersama Basarnas dan TNI, menjaga keamanan jalur evakuasi serta distribusi bantuan, mendukung identifikasi korban melalui tim DVI, hingga melindungi kelompok rentan dan menjaga penegakan hukum.
Para peserta Sespimti dinilai perlu memahami tanggung jawab tersebut sejak masa pendidikan, mengingat mereka berpotensi menduduki jabatan strategis, termasuk menjadi kepala kepolisian daerah yang harus memimpin penanganan krisis di wilayah masing-masing.
Keberhasilan penanggulangan bencana, menurut materi pembekalan, tidak semata diukur dari banyaknya personel atau peralatan yang dikerahkan, tetapi dari keselamatan warga, kecepatan distribusi bantuan ke lokasi pengungsian, serta pemulihan layanan dasar dan kehidupan masyarakat.
Kepemimpinan dalam situasi bencana menuntut kemampuan membaca risiko, menentukan prioritas, serta menyatukan seluruh kekuatan agar penanganan berlangsung efektif. Kolaborasi menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis, sementara kecepatan mengambil keputusan berperan menentukan keselamatan masyarakat.






Komentar Via Facebook :