https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian •   Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset •   DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset •   Jaga Kamtibmas Malam Hari, Tim URC Raga Polres Kampar Turun Langsung Cek Titik Rawan
Home › Politik › DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 | 09:41 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI mengungkapkan sejumlah pertimbangan di balik keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat, pendapat para ahli, serta membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

    Baca juga:
  • DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

  • Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

  • Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

Menurutnya, usulan mengenai illicit enrichment menuai pandangan berbeda. Sebagian pihak mendukung pengaturannya, sementara pihak lain menyampaikan penolakan dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM).

"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, hasil kajian perbandingan menunjukkan bahwa tidak semua negara menerapkan konsep illicit enrichment. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan ketentuan tersebut.

Habiburokhman juga menyinggung pengalaman Jerman, di mana pengaturan serupa disebut pernah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Selain persoalan HAM, DPR turut mempertimbangkan kedudukan RUU Perampasan Aset yang berorientasi pada pengaturan hukum formil atau hukum acara.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut pada dasarnya mengatur prosedur dan mekanisme perampasan aset, bukan menetapkan norma materiil mengenai tindak pidana maupun jenis hukuman terhadap pelaku.

"Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Panja akhirnya memutuskan untuk tidak mengakomodasi ketentuan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.

Keputusan ini sekaligus menjawab sebagian aspirasi masyarakat sipil yang sebelumnya mendorong agar peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dapat diatur secara khusus dalam regulasi tersebut.

Habiburokhman menegaskan, proses pembahasan telah mempertimbangkan beragam pandangan sebelum RUU tersebut disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

DPR RI Habiburokhman RUU Perampasan Aset Illicit Enrichment Pemberantasan Korupsi Hak Asasi Manusia Politik Hukum
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Peristiwa

    Jaga Kamtibmas Malam Hari, Tim URC Raga Polres Kampar Turun Langsung Cek Titik Rawan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:17 WIB
  • Peristiwa

    Kutip 'Old Soldiers Never Die', Kapolresta Pekanbaru Bakar Semangat 81 Personel Eks Brimob

    Jumat, 20 Nov 2026 | 08:56 WIB
  • Peristiwa

    BNPB Ajak Dunia Usaha dan Filantropi Terlibat dalam Pemulihan Pascabencana

    Jumat, 20 Nov 2026 | 08:04 WIB
  • Nasional

    Kristomei Sianturi Bekali 66 Serdik Sespimti Polri tentang Kepemimpinan Krisis

    Jumat, 20 Nov 2026 | 07:38 WIB
  • Peristiwa

    BNPB Siapkan Empat Langkah Pembenahan PPID untuk Perkuat Transparansi

    Jumat, 20 Nov 2026 | 07:01 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Kamis, 19 Nov 2026 | 13:32 WIB
  • 1.271 Cartridge Etomidate Gagal Edar di Bengkalis, Kurir Kabur ke Laut Tertangkap

    1.271 Cartridge Etomidate Gagal Edar di Bengkalis, Kurir Kabur ke Laut Tertangkap

    Kamis, 19 Nov 2026 | 07:28 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com