Home › Politik › DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset
DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset
Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI mengungkapkan sejumlah pertimbangan di balik keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat, pendapat para ahli, serta membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara.
- Baca juga:
Menurutnya, usulan mengenai illicit enrichment menuai pandangan berbeda. Sebagian pihak mendukung pengaturannya, sementara pihak lain menyampaikan penolakan dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM).
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, hasil kajian perbandingan menunjukkan bahwa tidak semua negara menerapkan konsep illicit enrichment. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan ketentuan tersebut.
Habiburokhman juga menyinggung pengalaman Jerman, di mana pengaturan serupa disebut pernah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.
Selain persoalan HAM, DPR turut mempertimbangkan kedudukan RUU Perampasan Aset yang berorientasi pada pengaturan hukum formil atau hukum acara.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut pada dasarnya mengatur prosedur dan mekanisme perampasan aset, bukan menetapkan norma materiil mengenai tindak pidana maupun jenis hukuman terhadap pelaku.
"Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ujarnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Panja akhirnya memutuskan untuk tidak mengakomodasi ketentuan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.
Keputusan ini sekaligus menjawab sebagian aspirasi masyarakat sipil yang sebelumnya mendorong agar peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dapat diatur secara khusus dalam regulasi tersebut.
Habiburokhman menegaskan, proses pembahasan telah mempertimbangkan beragam pandangan sebelum RUU tersebut disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.






Komentar Via Facebook :