Home › Politik › DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian
DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian
Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi pengemudi transportasi daring yang tergabung dalam FDTOI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD
JAKARTA, Tabloid Diksi – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berupaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi daring atau driver online. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi komunikasi antara perwakilan pengemudi dengan kementerian terkait.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan hal tersebut setelah menerima aspirasi organisasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), yang mewadahi pengemudi transportasi daring roda dua (R2) dan roda empat (R4), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- Baca juga:
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan disampaikan para pengemudi, mulai dari kebijakan tarif perjalanan hingga tarif layanan pengantaran barang dan makanan melalui aplikasi transportasi daring.
Dasco menjelaskan, persoalan regulasi transportasi online melibatkan beberapa kementerian karena masing-masing layanan memiliki lingkup kewenangan berbeda.
Menurutnya, pengaturan tarif kendaraan roda dua dan roda empat tidak sepenuhnya berada dalam satu kewenangan. Bahkan, pengaturan layanan pengiriman barang dan makanan juga berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), selain Kementerian Perhubungan.
“Berbagai aspirasi yang kemudian disampaikan antara lain tarif yang sudah atau tidak naik, lalu kemudian penaksiran tarif roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di Pemerintah Daerah, lalu kemudian barang dan makanan yang diatur di kementerian lain selain perhubungan yaitu Kementerian Komdigi,” ujar Dasco.
Menindaklanjuti masukan tersebut, DPR RI telah menghubungkan perwakilan FDTOI dengan kementerian terkait agar persoalan yang mereka hadapi dapat dibicarakan secara langsung.
Dasco mengatakan, pertemuan lanjutan antara perwakilan pengemudi dan kementerian dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan fasilitasi DPR RI.
“Saya sudah minta kepada Kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Tadi sudah tersambung dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” jelasnya.
DPR Dorong Sinkronisasi Dua RUU
Selain memfasilitasi aspirasi pengemudi, DPR RI juga akan mengawal harmonisasi dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan transportasi daring.
Kedua regulasi tersebut meliputi RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibahas Komisi V DPR RI serta RUU tentang Transportasi Online yang menjadi pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Dasco menyebutkan, koordinasi telah dilakukan dengan pimpinan Komisi V dan Baleg agar substansi kedua rancangan regulasi tersebut tidak saling bertentangan.
Menurutnya, keselarasan aturan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk para pengemudi transportasi daring.
“Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait. Sehingga kemudian antara undang-undang yang satu dan yang lain tidak ada kemudian tumpang tindih, bahkan undang-undang satu dan undang-undang yang lain itu bisa saling menguatkan untuk kepentingan daripada masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPR RI juga mendorong pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang dapat memperjelas ketentuan mengenai transportasi daring.
Aturan turunan tersebut dinilai penting, terutama untuk memberikan kejelasan terhadap operasional layanan transportasi online, termasuk pengantaran barang dan makanan.
“Iya, PP turunan nanti kita akan minta agar dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba asistensikan di dalam perundang-undangan dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” pungkas Dasco.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa.






Komentar Via Facebook :