Home › Daerah › Pemkab Inhu Ikuti Validasi IPKD 2025, Perkuat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemkab Inhu Ikuti Validasi IPKD 2025, Perkuat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keterangan Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, bersama jajaran pejabat terkait mengikuti validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) secara daring di Kantor Bupati Inhu. MC Inhu/TD-YS
INHU, Tabloid Diksi – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) mengikuti validasi eksternal hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan tahun pengukuran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Rabu (18/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Zulfahmi Adrian, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Narasinga Lantai II Kantor Bupati Inhu. Ia didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Administrasi Umum Riswidiantoro, Plt Kepala Bapenda Syaiful Bahri, Kepala Bapperida Bobby Mauliantino, Kepala BPKAD Ria Herlina, Kepala Dinas Kominfotik Ergusfian, serta Plt Inspektur Inspektorat Ali Sadikin.
- Baca juga:
Validasi eksternal ini bertujuan memastikan hasil pengukuran IPKD sesuai dengan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Prosesnya melibatkan akademisi dan media massa untuk menjaga independensi serta kredibilitas penilaian.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy R.P. Tendean. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan pihak eksternal merupakan bagian dari upaya menghadirkan hasil pengukuran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, validasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
“Semoga awal kegiatan validasi eksternal ini dapat menghasilkan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin objektif, efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu menjadi instrumen tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjaga objektivitas proses validasi agar hasilnya dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Inhu diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.





Komentar Via Facebook :