https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA
Politik
Pulau Jawa & Madura

Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

Jumat, 20 November 2026 | 16:10 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M. Nasir Djamil. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M. Nasir Djamil, mendukung revisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) agar dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.

Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut mendesak dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban.

    Baca juga:
  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

  • DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

Dukungan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027. Rapat yang membahas usulan RUU dari Komisi I hingga XIII serta fraksi-fraksi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nasir mengungkapkan, sebagai mantan anggota Panitia Kerja (Panja) sekaligus tim perumus UU SPPA pada periode sebelumnya, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mencermati efektivitas penerapan aturan tersebut.

Ia menilai, perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan, menurutnya, terdapat kasus kejahatan yang dilakukan anak dengan tingkat keseriusan yang dinilai melampaui kejahatan pada umumnya.

"Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Legislator dari daerah pemilihan Aceh II itu menjelaskan, dorongan revisi UU SPPA juga berangkat dari berbagai aspirasi dan keluhan aparat penegak hukum yang ditemuinya saat DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aparat penegak hukum menyampaikan bahwa ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tindak pidana yang dilakukan anak pada masa sekarang.

"Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang," tegasnya.

Nasir mengingatkan, ketika pertama kali dibentuk, UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses peradilan. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari pemidanaan yang tidak perlu serta memastikan mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem hukum.

Namun, seiring perkembangan situasi dan karakteristik tindak pidana yang melibatkan anak, ia menilai ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.

Karena itu, Nasir mendorong agar revisi UU SPPA segera dibahas dan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2027. Ia berharap pembaruan regulasi tersebut dapat memperkuat sistem peradilan pidana anak, sekaligus memastikan perlindungan dan penegakan hukum berjalan secara proporsional demi masa depan generasi muda. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

BalegDPR RIM. Nasir DjamilUU SPPA
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 14:16 WIB
  • Politik

    DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:55 WIB
  • Politik

    Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:51 WIB
  • Politik

    DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:41 WIB
  • Politik

    Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:47 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com