Home › Politik › Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA
Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA
Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M. Nasir Djamil. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M. Nasir Djamil, mendukung revisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) agar dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.
Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut mendesak dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban.
- Baca juga:
Dukungan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027. Rapat yang membahas usulan RUU dari Komisi I hingga XIII serta fraksi-fraksi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Nasir mengungkapkan, sebagai mantan anggota Panitia Kerja (Panja) sekaligus tim perumus UU SPPA pada periode sebelumnya, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mencermati efektivitas penerapan aturan tersebut.
Ia menilai, perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan, menurutnya, terdapat kasus kejahatan yang dilakukan anak dengan tingkat keseriusan yang dinilai melampaui kejahatan pada umumnya.
"Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Legislator dari daerah pemilihan Aceh II itu menjelaskan, dorongan revisi UU SPPA juga berangkat dari berbagai aspirasi dan keluhan aparat penegak hukum yang ditemuinya saat DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aparat penegak hukum menyampaikan bahwa ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tindak pidana yang dilakukan anak pada masa sekarang.
"Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang," tegasnya.
Nasir mengingatkan, ketika pertama kali dibentuk, UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses peradilan. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari pemidanaan yang tidak perlu serta memastikan mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem hukum.
Namun, seiring perkembangan situasi dan karakteristik tindak pidana yang melibatkan anak, ia menilai ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.
Karena itu, Nasir mendorong agar revisi UU SPPA segera dibahas dan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2027. Ia berharap pembaruan regulasi tersebut dapat memperkuat sistem peradilan pidana anak, sekaligus memastikan perlindungan dan penegakan hukum berjalan secara proporsional demi masa depan generasi muda. ***






Komentar Via Facebook :