Home › Politik › DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan
Keterangan Foto: Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan RUU Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kehutanan kepada DPR RI dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah terhadap RUU Kehutanan yang sebelumnya telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.
- Baca juga:
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi pemerintah yang telah menyampaikan DIM sebagai bahan pembahasan bersama dalam proses penyempurnaan regulasi di bidang kehutanan.
Ia berharap pembahasan RUU Kehutanan dapat berjalan lancar hingga tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II, sehingga segera disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.
“Harapannya setelah memasuki pembahasan tingkat I dan juga pembahasan tingkat II, RUU Kehutanan dapat segera disahkan dalam rapat paripurna dengan harapan dapat bermanfaat sebesar-besarnya terhadap seluruh bangsa dengan mengedepankan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyampaikan penjelasan terkait RUU Kehutanan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan pandangan Presiden sekaligus menyerahkan DIM sebagai bahan pembahasan.
Rapat kerja juga membahas rancangan jadwal dan rencana kerja pembahasan, termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami berbagai substansi yang diatur dalam RUU tersebut.
Abdul Kharis menegaskan, pengelolaan hutan ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem.
Menurutnya, RUU Kehutanan juga perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai keberadaan hutan adat. Penyempurnaan regulasi tersebut harus diselaraskan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan berdasarkan karakteristik dan peruntukan kawasan hutan.
“Pengelolaan hutan tidak boleh hanya untuk ekonomi, namun harus berdampak baik bagi lingkungan dan ekosistem yang ada di dalamnya. RUU ini juga akan mengatur peraturan mengenai hutan adat, oleh karena itu penyempurnaan UU ini harus dilakukan guna menyelaraskan dengan keputusan MK sebelumnya. RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola kehutanan sesuai karakteristik peruntukannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menghimpun berbagai aspirasi dan masukan dari sejumlah pihak sebagai bagian dari proses penyusunan dan persiapan pembahasan RUU Kehutanan.
Masukan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kalangan mahasiswa. Selain itu, Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta menerima berbagai masukan tertulis dari masyarakat.
Dalam proses pembahasan RUU tersebut, DPR RI bersama pemerintah turut mengkaji sejumlah isu strategis. Di antaranya mekanisme pengukuhan kawasan hutan, termasuk ketentuan Pasal 15 dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penetapan kawasan hutan.
Pembahasan juga mencakup penyelesaian konflik tenurial, tumpang tindih perizinan, serta kejelasan status dan kedudukan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Aspek perlindungan hak masyarakat adat turut menjadi perhatian penting.
Selain itu, penguatan standar reklamasi dan pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha pertambangan juga menjadi salah satu substansi yang dikaji. DPR dan pemerintah turut membahas kembali ketentuan mengenai batas minimal kawasan hutan atau tutupan hutan sebesar 30 persen serta skema agroforestri.
RUU Kehutanan juga diarahkan untuk memperkuat program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan pendanaan kehutanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030.
Melalui pembaruan regulasi ini, DPR RI berharap tata kelola kehutanan nasional semakin kuat, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. ***






Komentar Via Facebook :