https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Kamis, 19 November 2026 | 20:20 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Keterangan Foto: Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan RUU Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kehutanan kepada DPR RI dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah terhadap RUU Kehutanan yang sebelumnya telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi pemerintah yang telah menyampaikan DIM sebagai bahan pembahasan bersama dalam proses penyempurnaan regulasi di bidang kehutanan.

Ia berharap pembahasan RUU Kehutanan dapat berjalan lancar hingga tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II, sehingga segera disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

“Harapannya setelah memasuki pembahasan tingkat I dan juga pembahasan tingkat II, RUU Kehutanan dapat segera disahkan dalam rapat paripurna dengan harapan dapat bermanfaat sebesar-besarnya terhadap seluruh bangsa dengan mengedepankan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyampaikan penjelasan terkait RUU Kehutanan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan pandangan Presiden sekaligus menyerahkan DIM sebagai bahan pembahasan.

Rapat kerja juga membahas rancangan jadwal dan rencana kerja pembahasan, termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami berbagai substansi yang diatur dalam RUU tersebut.

Abdul Kharis menegaskan, pengelolaan hutan ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem.

Menurutnya, RUU Kehutanan juga perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai keberadaan hutan adat. Penyempurnaan regulasi tersebut harus diselaraskan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan berdasarkan karakteristik dan peruntukan kawasan hutan.

“Pengelolaan hutan tidak boleh hanya untuk ekonomi, namun harus berdampak baik bagi lingkungan dan ekosistem yang ada di dalamnya. RUU ini juga akan mengatur peraturan mengenai hutan adat, oleh karena itu penyempurnaan UU ini harus dilakukan guna menyelaraskan dengan keputusan MK sebelumnya. RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola kehutanan sesuai karakteristik peruntukannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menghimpun berbagai aspirasi dan masukan dari sejumlah pihak sebagai bagian dari proses penyusunan dan persiapan pembahasan RUU Kehutanan.

Masukan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kalangan mahasiswa. Selain itu, Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta menerima berbagai masukan tertulis dari masyarakat.

Dalam proses pembahasan RUU tersebut, DPR RI bersama pemerintah turut mengkaji sejumlah isu strategis. Di antaranya mekanisme pengukuhan kawasan hutan, termasuk ketentuan Pasal 15 dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penetapan kawasan hutan.

Pembahasan juga mencakup penyelesaian konflik tenurial, tumpang tindih perizinan, serta kejelasan status dan kedudukan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Aspek perlindungan hak masyarakat adat turut menjadi perhatian penting.

Selain itu, penguatan standar reklamasi dan pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha pertambangan juga menjadi salah satu substansi yang dikaji. DPR dan pemerintah turut membahas kembali ketentuan mengenai batas minimal kawasan hutan atau tutupan hutan sebesar 30 persen serta skema agroforestri.

RUU Kehutanan juga diarahkan untuk memperkuat program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan pendanaan kehutanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030.

Melalui pembaruan regulasi ini, DPR RI berharap tata kelola kehutanan nasional semakin kuat, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IVDPR RIRUUDIMPemerintahKehutanan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:10 WIB
  • Politik

    DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 14:16 WIB
  • Politik

    DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:55 WIB
  • Politik

    Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:51 WIB
  • Politik

    DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:41 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com