Home › Politik › DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah
DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah.
Menurut Adisatrya, Kadin harus memiliki posisi yang kuat dan independen sehingga dapat menyampaikan masukan secara objektif, termasuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha.
- Baca juga:
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri bersama pakar dan akademisi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal sektor riil ini begitu besar dan kompleks," ujar Adisatrya.
Ia menjelaskan, sebagai wadah para pelaku usaha, Kadin memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi dan dinamika dunia usaha di lapangan. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang valid kepada pemerintah, sekaligus mengkritisi rencana kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan sektor usaha.
"Kadin sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga lebih paham terkait kondisi di lapangan bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Jadi Kadin yang mandiri, yang kuat harusnya secara objektif bisa memberikan masukan, mengkritisi juga rencana kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.
Adisatrya juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan Kadin. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan organisasi tersebut sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian maupun aktivitas dunia usaha.
Ia mengingatkan, pelibatan Kadin sejak tahap perumusan kebijakan penting dilakukan agar pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam implementasi di lapangan.
"Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan," tegasnya.
Meski menekankan independensi, Adisatrya menilai kerja sama antara Kadin dan pemerintah tetap diperlukan dalam situasi tertentu. Ia mencontohkan keterlibatan Kadin dalam mendukung program vaksinasi bagi pekerja industri, khususnya sektor padat karya, pada masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dilakukan sepanjang diperlukan dan tidak menghilangkan kemandirian organisasi dalam menjalankan fungsi serta memperjuangkan kepentingan dunia usaha.
"Kalau soal kerja sama dengan pemerintah, apakah itu penugasan sifatnya, itu mungkin di saat-saat yang tentu diperlukan. Saya ingat seperti waktu Covid kemarin, pemerintah juga dalam mendistribusikan vaksin dan lain-lain, terutama industri yang padat karya, Kadin dilibatkan untuk vaksinasi," ungkapnya.
Dalam pembahasan revisi UU Kadin, Adisatrya turut menyatakan dukungan terhadap usulan perluasan keanggotaan melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Ia menilai penguatan keanggotaan tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan keberpihakan Kadin terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kebutuhan pelaku usaha besar dan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda.
Pelaku usaha besar, kata dia, umumnya membutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan bisnis. Sementara UMKM lebih membutuhkan pembinaan, pendampingan, serta dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.
"Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM," katanya.
Ia menambahkan, perluasan keanggotaan juga harus diikuti kesiapan Kadin dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para anggotanya. Bertambahnya jumlah anggota akan meningkatkan tanggung jawab organisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan dan memperbaiki tata kelola internal.
Karena itu, pembenahan organisasi perlu dilakukan secara paralel agar Kadin semakin responsif terhadap kebutuhan anggota dan mampu menjalankan perannya secara optimal.
Dalam forum tersebut, Adisatrya juga meminta pandangan para pakar terkait perlunya pengaturan mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR dalam undang-undang. Ia mempertanyakan apakah konsultasi tersebut perlu diformalkan melalui ketentuan khusus atau cukup dilakukan melalui komunikasi dan pemanggilan sesuai kebutuhan.
Selain itu, ia menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan perlu dicermati karena berpotensi membuka ruang intervensi pemerintah terhadap keputusan internal organisasi.
"Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin," jelasnya.
Adisatrya mengingatkan agar kewenangan pemerintah dalam pengesahan AD/ART tidak sampai menyentuh substansi keputusan internal organisasi, termasuk pemilihan ketua umum maupun perubahan aturan dasar dan aturan rumah tangga Kadin.
Ia menilai, jika kewenangan tersebut terlalu jauh masuk ke ranah substantif, pemerintah berpotensi memiliki ruang untuk menahan atau menghambat keputusan yang telah ditetapkan secara internal oleh organisasi.
"Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri," pungkas Adisatrya. ***






Komentar Via Facebook :