Home › Politik › Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026
Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan materi. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, optimistis seluruh tahapan legislasi tersebut dapat dituntaskan sesuai target, paling lambat 15 Desember 2026.
Hinca menyampaikan optimisme itu sekaligus merespons kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan pembahasan RUU Perampasan Aset molor hingga tahun depan. Menurutnya, perkembangan pembahasan sejauh ini menunjukkan proses legislasi berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati DPR bersama pemerintah.
- Baca juga:
“Pertama, terima kasih ini ya, respons netizen terus dan mengawal kita terus. Penting itu, kita dikawal, kita diawasi,” ujar Hinca kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan usul inisiatif DPR yang pembahasannya dilakukan bersama pemerintah. Pada tahap awal, delapan fraksi telah menyatukan draf untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah.
Dalam proses pembahasan, materi RUU dikelompokkan berdasarkan substansi yang telah disepakati, poin-poin yang masih memiliki perbedaan pandangan, serta persoalan redaksional.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan, Panja telah merampungkan pembahasan materi pada pekan sebelumnya. Selanjutnya, Timus dan Timsin bertugas merumuskan serta menyelaraskan hasil pembahasan ke dalam norma dan pasal-pasal RUU.
“Timus itu Tim Perumus dari hasil diskusi tadi. Timsin, Tim Sinkronisasi, sudah langsung ke norma-norma, ke pasal-pasal, pasalnya, ayatnya, tulisannya, titik-komanya, begitu,” jelasnya.
Hinca menuturkan, hasil kerja Timus dan Timsin nantinya akan dilaporkan kembali kepada Panja. Setelah itu, pembahasan berlanjut ke pengambilan keputusan tingkat I, yang mencakup penyampaian sikap masing-masing fraksi dan pemerintah terhadap RUU tersebut.
Apabila seluruh tahapan tersebut selesai, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ia memperkirakan tahapan tersebut masih berpeluang diselesaikan pada November 2026. Hinca bahkan menyebut Rapat Paripurna pada 19 November sebagai salah satu kemungkinan jadwal pengesahan, apabila proses pembahasan di Panja telah rampung.
Namun, jika belum memungkinkan, RUU tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna pada jadwal berikutnya.
“Masih di tenggang waktu November. Sementara kesepakatan politik antara pimpinan DPR dengan masyarakat paling lambat 15 Desember,” ungkapnya.
Hinca menegaskan, dirinya tetap yakin RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan agenda lain yang melibatkan anggota Komisi III tidak akan menghambat proses pembahasan RUU tersebut.
“Jadi kalau saya ditanya, Anda yakin? Yakin. Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan. Itu penting supaya kita semua in-line di jalurnya,” tegas Hinca.
Ia pun mengajak masyarakat untuk terus memberikan perhatian dan mengawasi proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi DPR agar pembahasan regulasi tersebut berjalan sesuai target.
“Undang-Undang Perampasan Aset saya meyakini, kawan-kawan meyakini, dan percayalah, tepat waktu,” pungkasnya. ***






Komentar Via Facebook :