https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan •   Perkuat Kamtibmas, Polres Bengkalis Gelar Salat Jumat Berjamaah dan Patroli di 9 Kecamatan
Home › Hukum › Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun
Hukum
Pekanbaru

Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 18:53 WIB,  
Penulis : Azhar
Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

Keterangan Foto: Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun. Dok. TD/Azhar

Pekanbaru, Tabloid Diksi - Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merespons kabar pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaannya di Provinsi Riau oleh pemerintah pusat.

Di tengah situasi tersebut, PT RAPP menyoroti besarnya dampak sosial-ekonomi yang dipertaruhkan, termasuk nasib ratusan ribu tenaga kerja.

    Baca juga:
  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

Dikutip dari Sigapnews.co.id, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (20/11/2026), Corporate Communications PT RAPP mengungkapkan bahwa hingga kini perusahaan belum menerima dokumen resmi pencabutan izin dari pemerintah. Informasi tersebut baru diketahui manajemen melalui pemberitaan media.

PT RAPP menegaskan tetap menghormati keputusan serta kewenangan pemerintah dan siap berkomunikasi secara konstruktif. Namun, langkah tanggapan resmi baru akan ditempuh setelah penjelasan formal diterima.

"Prioritas utama kami saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas operasional perusahaan," tegas manajemen PT RAPP.

Berdasarkan data perusahaan, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang secara langsung.

Jika dihitung beserta efek berganda (multiplier effect), aktivitas industri ini menopang sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mencontohkan transformasi Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan selama lebih dari tiga dekade terakhir.

Wilayah yang pada 1993 hanya berpenduduk sekitar 200 jiwa itu kini tumbuh menjadi ibu kota kabupaten dengan populasi mencapai 250.000 jiwa, di mana sekitar 20 persennya terkait langsung dengan operasional perusahaan.

Dari sisi makroekonomi, PT RAPP mencatat kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap PDRB Riau sepanjang 2016 hingga 2025, dengan lebih dari 85 persen produksinya berorientasi ekspor ke lebih dari 100 negara.

Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga mengucurkan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten, termasuk penanganan stunting di 138 desa dan bantuan alat kesehatan untuk 26 puskesmas.

Di bidang lingkungan, PT RAPP menegaskan komitmennya lewat konservasi hampir 500.000 hektare hutan pada program Restorasi Ekosistem Riau (RER) serta Program Desa Bebas Api di lebih dari 40 desa yang diklaim menekan area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen.

Manajemen memastikan akan segera memberi kabar lanjutan begitu penjelasan resmi pemerintah dikantongi.

Editor : Josua Januari Nababan

TOPIK TERKAIT

# RAPP
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Hukum

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com