Home › Politik › DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu
DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
DENPASAR, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 harus menjadi landasan utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurutnya, pembaruan regulasi kepemiluan harus berangkat dari persoalan nyata yang ditemukan selama pelaksanaan pemilu, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.
- Baca juga:
"Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar," ujar Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap dua kali penyelenggaraan pemilu serentak tersebut menemukan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, termasuk penurunan kompetensi pemilih.
Karena itu, Komisi II DPR RI memandang perlu adanya kajian empiris serta masukan objektif dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam regulasi kepemiluan saat ini.
Aria menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian meliputi kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, mekanisme pencalonan, pendanaan kampanye, pemanfaatan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
"Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan sejumlah catatan penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayahnya. Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sebesar 83,34 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 81,7 persen.
Menurut Koster, capaian tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur keamanan.
"Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan," papar Wayan Koster.
Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Bali tersebut juga melibatkan rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis pasca-Pemilu 2019 dan 2024. Di antaranya evaluasi sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Seluruh catatan empiris dari Pemerintah Provinsi Bali serta rekomendasi akademik yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan dirangkum menjadi dokumen inventarisasi permasalahan Pemilu 2019 dan 2024.
Dokumen itu selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI dalam merumuskan norma dan perubahan pasal dalam RUU Pemilu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. ***






Komentar Via Facebook :