https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK •   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu
Home › Peristiwa › Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK
Peristiwa
Pekanbaru

Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK

Sabtu, 21 November 2026 | 19:16 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK

Keterangan Foto: Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak. TD-YS

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pemerintah memastikan keberlanjutan nasib sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pascapencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, meminta seluruh pekerja PT RAPP agar tidak khawatir terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka.

    Baca juga:
  • Polda Riau Bongkar 9,7 Ton Pupuk Palsu, Mentan Amran: Mafia Pertanian Harus Diberantas!

  • Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset

  • Misa Hari Pahlawan 2026, Umat Katolik Kemhan-TNI-Polri Perkuat Integritas dan Pengabdian

Barita menjelaskan, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan langkah-langkah untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan meskipun izin PBPH telah dicabut.

"Tidak akan ada PHK. Pemerintah sudah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP pascapencabutan izin PBPH. Operasional tersebut akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD melalui kerja sama untuk menindaklanjuti kegiatan operasional perusahaan," ujar Barita.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar para karyawan tidak dirugikan akibat kebijakan penertiban kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Barita menegaskan, terdapat dua poin penting yang telah menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah, yakni keberlanjutan operasional perusahaan serta jaminan terhadap karyawan agar tetap dapat bekerja.

"Dua hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberlanjutan operasional dan jaminan terhadap karyawan agar tetap bisa bekerja. Kedua poin tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Barita menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus menegakkan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kedaulatan ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prinsip yang harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat serta masyarakat di sekitarnya. Ini penting untuk diketahui," tutup Barita.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

PT RAPP Barita Simanjuntak Satgas PKH Pencabutan Izin PBPH RAPP PHK Karyawan Tenaga Kerja BUMN BUMD
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 16:14 WIB
  • Politik

    DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 12:11 WIB
  • Politik

    BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 09:58 WIB
  • Daerah

    Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 12:28 WIB
  • Daerah

    Pendaftaran Calon Ketua Golkar Kuansing Dibuka, Musda Digelar Besok

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 09:13 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com