Home › Hukum › Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita
Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita
Keterangan Foto: Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra memberikan keterangan pers terkait perkembangan penyidikan dugaan kekerasan seksual di rumah jabatan Bupati Kupang, Sabtu (21/11/2026). Dok Humas/TD-YS
KUPANG, Tabloid Diksi - Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyita lima jenis barang bukti setelah melakukan penggeledahan di rumah jabatan Bupati Kupang berinisial YL. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21).
Penggeledahan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) malam. Sejumlah barang yang ditemukan di lokasi kemudian diamankan penyidik karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
- Baca juga:
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan, barang-barang yang disita meliputi satu kasur busa, dua bantal, satu baju kaos, satu buku mutasi piket, serta satu botol minyak kayu putih.
"Penggeledahan dilakukan pada Jumat (20/11) kemarin malam dan sejumlah barang yang disita itu adalah barang-barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan kekerasan seksual,” kata Henry saat memberikan keterangan pers di Mapolda NTT, Kupang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Henry, penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari langkah penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam perkara yang kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Ia menegaskan, seluruh tindakan penggeledahan maupun penyitaan telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.
"Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan setelah penyidik mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dalam perkembangan penanganan kasus ini, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tim investigasi juga telah menyusun rencana penyidikan sebagai pedoman dalam mengungkap perkara tersebut.
Untuk mendalami kasus, polisi telah melayangkan surat panggilan kepada 18 orang saksi. Selain itu, sejumlah ahli turut dimintai keterangan, mulai dari ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, psikologi forensik hingga dokter ahli forensik.
Penyidik juga kembali meminta keterangan korban, ibu, serta adik kandung korban pada Jumat (20/11/2026) siang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperdalam informasi dan melengkapi kebutuhan pembuktian.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Bupati Kupang YL yang semula dijadwalkan pada Sabtu (21/11/2026) pagi terpaksa dibatalkan. Polisi menyatakan agenda pemeriksaan akan dijadwalkan kembali pada pekan depan setelah izin pemeriksaan diterbitkan.
"Penyidik selanjutnya akan mengatur jadwal pemanggilan yang bersangkutan," ujar Henry.
Ia menambahkan, Kapolda NTT telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Tim Joint Investigasi untuk menangani perkara secara profesional dan independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Dugaan Kekerasan Seksual Berawal dari Tawaran Pekerjaan
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya dugaan kekerasan seksual terhadap RWM (21) di rumah jabatan Bupati Kupang.
Peristiwa tersebut diduga bermula ketika dua perempuan berinisial EK dan LS mengantar korban ke rumah jabatan Bupati Kupang YL dengan tujuan memperoleh pekerjaan.
Namun, saat berada di rumah jabatan tersebut, korban diduga mengalami tindak kekerasan seksual.
Polda NTT kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga kini, penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti guna mengungkap secara menyeluruh peristiwa tersebut.




Komentar Via Facebook :