Home › Politik › Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak
Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendukung percepatan revisi UU Perlindungan Anak. Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendukung percepatan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak menyusul meningkatnya kompleksitas persoalan kekerasan terhadap anak di Indonesia.
Dukungan tersebut merespons dorongan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pembaruan regulasi perlindungan anak segera diproses.
- Baca juga:
Singgih menilai perubahan aturan diperlukan untuk menjawab berbagai bentuk ancaman terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga kejahatan yang terjadi melalui media sosial dan ruang digital.
"Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital," kata Singgih, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum setelah suatu tindak kekerasan terjadi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun sistem pencegahan yang lebih kuat, termasuk menyediakan saluran pengaduan, pendampingan bagi korban, serta pemulihan kondisi psikologis anak.
Ia mengingatkan negara harus hadir sejak awal untuk mencegah terjadinya kekerasan, bukan sekadar bertindak setelah anak menjadi korban.
"Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan," tegasnya.
Singgih menjelaskan, revisi UU Perlindungan Anak sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini tercatat dalam tahap penyusunan oleh DPR RI.
Karena itu, ia berharap dorongan pimpinan DPR dapat mempercepat proses legislasi, mulai dari penyusunan naskah akademik, perumusan rancangan undang-undang, hingga pelibatan masyarakat dalam pembahasannya.
"Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana proses tersebut berjalan secara terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan," jelasnya.
Ia juga menilai keterlibatan sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, serta lembaga perlindungan anak sangat diperlukan agar revisi undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bahkan, menurut Singgih, suara anak-anak harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan aturan baru. Sebab, anak merupakan kelompok yang secara langsung merasakan dampak kekerasan maupun perundungan.
"Masukan dari anak-anak sendiri harus didengar. Kita perlu mengetahui apa yang mereka alami, apa yang membuat mereka tidak aman, dan perlindungan seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai undang-undang dibuat tanpa mendengarkan suara anak sebagai pihak yang paling berkepentingan," katanya.
Selain pembaruan UU Perlindungan Anak, Singgih turut menyoroti pentingnya penguatan sistem peradilan pidana anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam posisi sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperberat hukuman atau menambah pasal. Yang paling penting adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan hidup tanpa kekerasan. Negara harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya karena menjadi korban kekerasan maupun perundungan," pungkasnya.
Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti maraknya kekerasan terhadap anak, termasuk kasus perundungan yang berlangsung secara langsung maupun melalui media digital.
Dalam kegiatan peringatan Hari Anak Internasional yang diinisiasi ADK Movement di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Dasco menyatakan DPR berkomitmen mendorong percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ia menegaskan, komitmen perlindungan anak tidak boleh berhenti sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan langkah nyata negara.
Dasco juga menyatakan DPR siap memperjuangkan dukungan anggaran kepada pemerintah, termasuk untuk memperkuat direktorat yang menangani perlindungan anak.
Menurutnya, kekerasan di ruang digital memiliki dampak serius karena jejak perundungan dapat terus menyebar dan disaksikan banyak orang, sehingga meninggalkan luka psikologis bagi korban dalam jangka panjang.
Dorongan revisi kedua undang-undang tersebut diharapkan menjadi langkah memperkuat perlindungan anak di Indonesia, baik dari ancaman kekerasan di lingkungan sekitar maupun berbagai bentuk kejahatan di dunia digital.






Komentar Via Facebook :