Home › Peristiwa › Fuad Santoso Tegaskan Dukungan KNPI Riau, Investasi Besar Bukan Alasan Kebal Hukum
Fuad Santoso Tegaskan Dukungan KNPI Riau, Investasi Besar Bukan Alasan Kebal Hukum
Keterangan Foto: Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Fuad Santoso dukung pencabutan izin RAPP di Provinsi Riau. TD-YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Dukungan terhadap langkah pemerintah mencabut izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) datang dari kalangan pemuda di Provinsi Riau.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Fuad Santoso, menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut. Ia menilai, penertiban terhadap perusahaan yang diduga memiliki persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan merupakan bagian penting dari upaya menegakkan supremasi hukum.
- Baca juga:
Menurut Fuad, persoalan yang berkaitan dengan kawasan hutan, konflik sosial, hingga dampak lingkungan tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus memastikan setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, besarnya nilai investasi dan banyaknya tenaga kerja yang diserap perusahaan bukan alasan untuk memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum.
“KNPI Riau mendukung penuh langkah tegas negara. Tidak boleh ada perusahaan yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki investasi besar atau menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak,” tegas Fuad, Minggu (22/11/2026).
Fuad juga menyoroti komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penertiban terhadap perusahaan yang bermasalah dalam pengelolaan kawasan hutan.
Baginya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi. Perlindungan lingkungan dan kepastian hak masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan juga harus menjadi perhatian utama.
“Lingkungan harus dijaga, masyarakat harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan. Kepentingan pekerja tentu harus diperhatikan, tetapi jangan sampai dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan yang ada,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan penertiban tersebut tidak berhenti pada pencabutan izin semata, tetapi juga menjadi langkah pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan di Riau.
Fuad menilai, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang ditempatkan di atas hukum, termasuk perusahaan dengan investasi berskala besar.






Komentar Via Facebook :