Home › Politik › DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan
DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan
Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
YOGYAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa keterbukaan parlemen tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, parlemen harus memastikan setiap aspirasi publik didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam proses pengambilan kebijakan.
"Partisipasi publik yang bermakna merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan," ujar Bramantyo dalam kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (20/11).
- Baca juga:
Ia menjelaskan, partisipasi publik yang bermakna setidaknya mencakup tiga hak utama, yakni hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, serta hak memperoleh penjelasan atas masukan yang telah disampaikan. Prinsip tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
"Parlemen yang terbuka bukan hanya parlemen yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga parlemen yang memastikan suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam setiap proses pengambilan keputusan," tegasnya.
Menurut Bramantyo, DPR RI perlu terus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi dan proses kerja parlemen. Hal ini mencakup seluruh tahapan dan fungsi kelembagaan, mulai dari pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran negara, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Salah satu upaya yang telah dilakukan DPR RI, lanjutnya, adalah meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) pada Juli 2026. Platform tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi legislasi sekaligus menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyediaan platform digital bukanlah tujuan akhir dari keterbukaan parlemen. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap masukan masyarakat mendapatkan respons dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut juga menekankan bahwa penguatan partisipasi masyarakat harus mencakup seluruh fungsi DPR RI, bukan hanya bidang legislasi. Keterlibatan publik perlu diperluas dalam pembahasan anggaran maupun pelaksanaan fungsi pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan Open Parliament tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau platform digital yang dibangun. Tolok ukur utamanya adalah sejauh mana keterbukaan mampu meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
Karena itu, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI tersebut mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut dinilai penting agar keterbukaan informasi berjalan beriringan dengan partisipasi publik yang inklusif, bermakna, dan berkelanjutan. ***






Komentar Via Facebook :