https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Ratusan Pesilat Ikuti Latihan Bersama IPSI Kuansing, Persiapan Menuju Porprov 2027 •   BPBD Pelalawan Prediksi Air Kiriman PLTA Koto Panjang Tiba Rabu, Debit Sungai Diperkirakan Naik 30 Cm •   Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi •   Fuad Santoso Tegaskan Dukungan KNPI Riau, Investasi Besar Bukan Alasan Kebal Hukum
Home › Politik › DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:47 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

YOGYAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa keterbukaan parlemen tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, parlemen harus memastikan setiap aspirasi publik didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam proses pengambilan kebijakan.

"Partisipasi publik yang bermakna merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan," ujar Bramantyo dalam kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (20/11).

    Baca juga:
  • DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan

  • Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak

  • Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

Ia menjelaskan, partisipasi publik yang bermakna setidaknya mencakup tiga hak utama, yakni hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, serta hak memperoleh penjelasan atas masukan yang telah disampaikan. Prinsip tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

"Parlemen yang terbuka bukan hanya parlemen yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga parlemen yang memastikan suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti dalam setiap proses pengambilan keputusan," tegasnya.

Menurut Bramantyo, DPR RI perlu terus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi dan proses kerja parlemen. Hal ini mencakup seluruh tahapan dan fungsi kelembagaan, mulai dari pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran negara, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satu upaya yang telah dilakukan DPR RI, lanjutnya, adalah meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) pada Juli 2026. Platform tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi legislasi sekaligus menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyediaan platform digital bukanlah tujuan akhir dari keterbukaan parlemen. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap masukan masyarakat mendapatkan respons dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut juga menekankan bahwa penguatan partisipasi masyarakat harus mencakup seluruh fungsi DPR RI, bukan hanya bidang legislasi. Keterlibatan publik perlu diperluas dalam pembahasan anggaran maupun pelaksanaan fungsi pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, keberhasilan Open Parliament tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau platform digital yang dibangun. Tolok ukur utamanya adalah sejauh mana keterbukaan mampu meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Karena itu, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI tersebut mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut dinilai penting agar keterbukaan informasi berjalan beriringan dengan partisipasi publik yang inklusif, bermakna, dan berkelanjutan. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

BKSAPDPR RIOpen Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026UGM
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 16:40 WIB
  • Politik

    Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak

    Minggu, 22 Nov 2026 | 08:33 WIB
  • Politik

    Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 16:14 WIB
  • Politik

    DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 12:11 WIB
  • Politik

    BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 09:58 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #5

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Minggu, 22 Nov 2026 | 18:35 WIB
  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
  • 16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:14 WIB
  • Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:05 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com