https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara •   Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa •   Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST •   Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK
Home › Politik › Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara
Politik
Pulau Jawa & Madura

Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara

Minggu, 22 November 2026 | 22:58 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Dok DPR RI

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak pemerintah segera melakukan penghitungan terhadap potensi kerugian negara menyusul pengambilalihan kembali lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Politisi Gerindra yang juga menjabat Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) itu menilai, penghitungan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan praktik penyimpangan dalam aktivitas bisnis perusahaan.

    Baca juga:
  • DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan

  • DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan

  • Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak

Menurut Kamrussamad, sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi dugaan under invoicing, penggelapan pajak, praktik transfer pricing, hingga dampak kerusakan lingkungan serta perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat.

"(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat," kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali lahan konsesi PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Langkah tersebut menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Kamrussamad juga menyoroti struktur pengendalian korporasi RAPP yang menurutnya berpusat di Singapura, meskipun kegiatan produksi dan operasional perusahaan berlangsung di Indonesia.

"Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memajukan NKRI jauh dari semangat pendiri bangsa," ungkapnya.

Di sisi lain, Kamrussamad meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Ia mengingatkan agar nasib karyawan, pekerja, pemasok bahan baku (supplier), serta mitra usaha turut menjadi perhatian dalam proses pengambilalihan pengelolaan lahan.

"Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil," jelasnya.

Satgas PKH Temukan Sejumlah Dugaan Pelanggaran

Sebelumnya, Satgas PKH kembali melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa terdapat dua perusahaan yang menjadi sasaran penertiban, yakni PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Barita mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

"Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," kata Barita, Jumat (20/11/2026).

Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun tersebut membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mendorong perluasan perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan agar proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare ditolak dan penguasaan lahan dikembalikan kepada Satgas PKH.

PBPH RAPP Dicabut, Ini Temuan Satgas PKH

Sementara itu, terhadap PT RAPP yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin PBPH.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 dengan luas areal perizinan mencapai 338.536 hektare.

Berdasarkan hasil penertiban Satgas PKH, sejumlah temuan menjadi dasar tindakan pemerintah. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, pembukaan lahan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Pengambilalihan lahan tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait langkah lanjutan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, pemulihan lingkungan, serta kepastian nasib masyarakat dan pekerja yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Kamrussamad RAPP Sukanto Tanoto Satgas PKH Pencabutan PBPH Kementerian Kehutanan Kerugian Negara Pelalawan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Daerah

    BPBD Pelalawan Prediksi Air Kiriman PLTA Koto Panjang Tiba Rabu, Debit Sungai Diperkirakan Naik 30 Cm

    Minggu, 22 Nov 2026 | 19:01 WIB
  • Peristiwa

    Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 19:16 WIB
  • Hukum

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Daerah

    RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:08 WIB
  • Hukum

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #5

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Minggu, 22 Nov 2026 | 18:35 WIB
  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Minggu, 22 Nov 2026 | 21:05 WIB
  • Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Minggu, 22 Nov 2026 | 20:15 WIB
  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com