Menkominfo Wacanakan Penerapan Pajak Judi Online

Senin, 11 September 2023 | 16:46 WIB,

Wacana penerapan pajak Judi Online (slot) menimbulkan keresahan ditengah masyarakat beragama.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah untuk selalu mengedepankan falsafah dan hukum dasar negara sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan. Terkait judi online yang belakangan marak karena wacana pengenaan pajak atas praktik ilegal tersebut.

"Pemerinah hendaknya menggunakan tolok ukur Pancasila dan UUD 1945 dalam tiap kebijakannya. Bukan malah menggunakan falsafah materialisme, hedonisme dan pragmatisme," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Ahad 10/09/23.Wakil Ketua Umum MUI, Dr Anwar Abbas.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87% di Kuartal I-2025, Konsumsi Rumah Tangga dan Manufaktur Jadi Penopang

Dijelaskan Anwar menanggapi wacana pemungutan pajak untuk judi online (slot) yang sempat dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin 04/09/23 lalu.

Wacana pajak judi online dimunculkan Menkominfo mengingat aliran uang yang "terbang ke luar negeri" lewat judi online mencapai USD9 miliar atau sekitar Rp150 triliun.

Baca juga: Festival Lipat Kain 2025 Season 2 Digelar, Beragam Seni Budaya dan Kuliner Lezat Khas Lipat Kain Ditonjolkan !

Anwar Abbas mengatakan, jika pemerintah mengenakan pajak terhadap judi online maka itu berarti telah melegalisir praktik perjudian yang merusak tersebut. Berarti pemerintah mengabaiikan tugas dan fungsinya secara baik yaitu melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka.

Menurutnya, semestinya pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya tegas memblokir, menutup dan menindak serta mematikan akses dan situs, serta seluruh jejaring judi online. Dengan begitu, rakyat bisa hidup dengan tenang dan tidak terganggu oleh kegiatan haram dan tercela yang sangat merugikan tersebut. "Bukan malah mengenakan pajak," tutur Buya Anwar.

Baca juga: Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sebelumnya juga berpesan agar pemerintah mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi.

Alih-alih memanfaatkan potensi pajak dari judi online, Haedar berharap pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila dengan menutup akses judi atau bahkan memblokirnya.

Baca juga: Kejagung Rajin Geledah Kantor dan Kediaman Pejabat Pertamina, Publik Pertanyakan Transparansi Penanganan Kasus

“Ya terserah lah, kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, lebih ya tidak memberi ruang yang leluasa,” terangnya sebagaimana dilansir laman resmi PP Muhammadiyah 7 September 2023.

“Pokoknya semuanya (kebijakan) harus di atas tanggungjawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa,” imbuhnya.

Baca juga: Ingatkan Efisiensi, Presiden RI Pesan Kurangi Kegiatan Seremonial

Selain bertentangan dengan konteks Keindonesiaan, wacana pragmatis seperti itu, kata Haedar, justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen para pejabat negara untuk menjalankan amanat pemerintahan sesuai pedoman Pancasila.

“Mohon juga langkah-langkah seperti ini dikaji secara seksama dan sebaiknya berbagai institusi instansi pemerintah kementerian lebih mengagendakan kebijakan-kebijakan yang produktif, kondusif, konstruktif, positif bagi masa depan Indonesia,” pesan Haedar.

Home › Nasional › Menkominfo Wacanakan Penerapan Pajak Judi Online

Legalisasi Bisnis Perjudian..?

Menkominfo Wacanakan Penerapan Pajak Judi Online

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87% di Kuartal I-2025, Konsumsi Rumah Tangga dan Manufaktur Jadi Penopang

Baca juga: Festival Lipat Kain 2025 Season 2 Digelar, Beragam Seni Budaya dan Kuliner Lezat Khas Lipat Kain Ditonjolkan !

Baca juga: Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Baca juga: Kejagung Rajin Geledah Kantor dan Kediaman Pejabat Pertamina, Publik Pertanyakan Transparansi Penanganan Kasus

Baca juga: Ingatkan Efisiensi, Presiden RI Pesan Kurangi Kegiatan Seremonial

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Kembali Beraktivitas, Puluhan Rakit PETI Siap Porak Porandakan Singingi Hilir

Jaksa Agung Kembali Rengkuh "Nawacita Award 2023"

Ribuan Warga Pulau Rempang Kepri Terancam Gusur

Prilaku bejat Lurah Tanjung Rhu,Â Kini Jadi Tersangka

Media Baru Satuceritanews.com Resmi Beroperasi di Riau