https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   KPK Sita Dua Rumah Milik BW Staf Anggota DPR RI Terkait Aliran Dana Hibah Jatim •   Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah •   Kejar Akurasi Data 90 Persen, Diskominfotiksan Pekanbaru: Penguatan SIDAK pro Masyarakat •   Tiga Prajurit Gugur Saat Tangani Karhutla, Menhan Sjafrie Datangi Keluarga Korban
Home › Nasional › Presiden Titah Agus Hentikan Kasus e-KTP Diamini Saut Situmorang 
Nasional
Pulau Jawa & Madura

Dibalik Penangkapan Setnov dan Revisi UU KPK 

Presiden Titah Agus Hentikan Kasus e-KTP Diamini Saut Situmorang 

Sabtu, 02 Desember 2023 | 10:18 WIB,  
Penulis : Rahmat Hidayat
Presiden Titah Agus Hentikan Kasus e-KTP Diamini Saut Situmorang 

Keterangan Foto: Agus Rahardjo mantan Ketua KPK 2015-2019

JAKARTA - Kabar titah penghentian kasus e-KTP oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam kepada Ketua KPK Agus Rahardjo saat itu, diamini Saut Situmorang.

Saut Situmorang merupakan Kolega Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo, ia mengamini cerita rekannya bahwa dia sempat dimarahi Presiden RI Joko Widodo karena tak menghentikan perkara korupsi e-KTP yang menjerat eks Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov.

    Baca juga:
  • Tiga Prajurit Gugur Saat Tangani Karhutla, Menhan Sjafrie Datangi Keluarga Korban

  • Indonesia Dorong Tridarma Jadi Tolok Ukur Pemeringkatan Kampus BRICS

  • Anton Nugroho Perluas Jejaring Internasional Unhan RI, Gandeng Jeonbuk National University

Saut yang mengemban posisi salah satu Wakil Ketua KPK 2015-2019 ini menyebut, Agus menceritakan peristiwa dimaksud saat pimpinan KPK hendak menggelar jumpa pers terkait penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden.

"Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang Pak Saut, kemarin saya dimarahin (presiden), "hentikan" kalimatnya begitu," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (01/12/2023).

Diketahui, pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

Pimpinan dan pegawai KPK menyatakan keberatan terhadap revisi dimaksud.

Menurut Saut, tiga pimpinan KPK menyetujui penyidikan kasus tersebut sementara dua lainnya menolak.

"Dalam pikiran kotor aku pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahu lah Anda yang 2 siapa, yang 3 siapa. Jadi, mungkin dia (presiden) dengar-dengar dan panggil saja. Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahu lah kenapa (Agus Rahardjo) dipanggil sendirian," ujar Saut.

Saut mengapresiasi sikap bijak Agus yang melawan permintaan presiden untuk menghentikan penanganan kasus e-KTP.

"Sebagai pimpinan, aku nilai dia (Agus Rahardjo) bijak lah dia ke sana (istana), tapi aku rasa dia punya feeling itu arahnya ke mana," lanjut Saut.

"Kalau pak Agus bisa dipengaruhi, berubah tuh skorsnya dari 3-2. Tapi, kan sudah ada tanda tangan Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)," terangnya. 

Perintah Hentikan Kasus e-KTP oleh Presiden Jokowi ke Agus Rahardjo Diamini Saut Situmorang 

Sebelumnya, Agus mengungkapkan pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus e-KTP yang menjerat Setnov.

Setnov kala itu menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, partai politik yang pada 2016 bergabung jadi koalisi pendukung Jokowi.

Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017.

Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (01/12/2023).

"Itu di sana begitu saya masuk presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," urainya.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut.

"Saya bicara (ke presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu," jelas Agus.

Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK.

Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah.

Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3.

Pimpinan KPK, kata Agus, juga dipersulit untuk menemui Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk meminta draf revisi UU KPK.

"Kemudian karena tugas di KPK seperti itu ya makanya saya jalan terus. Tapi, akhirnya dilakukan revisi undang-undang yang intinya ada SP3, kemudian di bawah presiden, mungkin waktu itu presiden merasa ini Ketua KPK diperintah presiden kok enggak mau, apa mungkin begitu," kata Agus.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengaku telah mengecek pertemuan dimaksud, namun tidak ada dalam agenda presiden.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari melalui keterangan tertulis.

Ari enggan menjawab ihwal Jokowi meminta kasus e-KTP dihentikan.

Ia meminta publik untuk melihat fakta di mana Setnov tetap diproses hukum.

Lebih lanjut, Ari turut mengomentari perihal pembahasan revisi UU KPK yang disinggung Agus. Dirinya menjelaskan inisiator revisi tersebut adalah DPR bukan pemerintah.

"Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto," kata Ari.

 

Editor : R Hidayat

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Hukum

    Kejagung RI Menyita Sedan Porsche Senilai Rp3 Miliar

    Sabtu, 02 Des 2023 | 02:15 WIB
  • TNI-Polri

    Kapolda Riau Peluk Haru Putra Personel Polairud yang Gugur  

    Jumat, 01 Des 2023 | 21:29 WIB
  • Sorotan

    Aktivis PETI Kembali Beroperasi di Desa Sikakak, Diduga Pemilik Inisial GR

    Jumat, 01 Des 2023 | 21:04 WIB
  • Peristiwa

    Musim Hujan DBD Mengintai 

    Jumat, 01 Des 2023 | 15:49 WIB
  • TNI-Polri

    Kapolda Riau Intruksikan Jajaran Bantu Warga Tangani Banjir

    Jumat, 01 Des 2023 | 14:34 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #5

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #6

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    GRANAT Apresiasi Konsistensi Polresta Pekanbaru dalam Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika

    Senin, 02 Nov 2026 - 21:13 WIB
  • #9

    KPK Telusuri Dugaan Kickback Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di BNPB

    Jumat, 13 Nov 2026 - 21:30 WIB

HUKRIM

  • Adik Beradik Dibawah Umur, Kematian Gadis 14 Tahun di Rohul Menyisakan Tanya?

    Adik Beradik Dibawah Umur, Kematian Gadis 14 Tahun di Rohul Menyisakan Tanya?

    Selasa, 17 Nov 2026 | 07:14 WIB
  • KPK Sita Dua Rumah Milik BW Staf Anggota DPR RI Terkait Aliran Dana Hibah Jatim

    KPK Sita Dua Rumah Milik BW Staf Anggota DPR RI Terkait Aliran Dana Hibah Jatim

    Senin, 16 Nov 2026 | 23:49 WIB
  • Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

    Senin, 16 Nov 2026 | 18:26 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Senin, 16 Nov 2026 | 22:38 WIB
  • Kementerian UMKM Dorong Inovasi Mahasiswa UNS Jadi Peluang Usaha dan Lapangan Kerja

    Kementerian UMKM Dorong Inovasi Mahasiswa UNS Jadi Peluang Usaha dan Lapangan Kerja

    Senin, 16 Nov 2026 | 20:11 WIB
  • Tekan Inflasi, SF Hariyanto Wajibkan Pejabat Pemprov Riau Tanam Cabai, Tak Ada Bukti Kenaikan Pangkat Ditunda

    Tekan Inflasi, SF Hariyanto Wajibkan Pejabat Pemprov Riau Tanam Cabai, Tak Ada Bukti Kenaikan Pangkat Ditunda

    Senin, 16 Nov 2026 | 17:14 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com